Raja Juli: Banyak Mafia Tanah Sengaja Incar Tanah Milik BUMN

Wakil Menteri ATR/BPN Raja Juli Antoni
Sumber :
  • Dokumentasi Kementerian ATR/BPN

Kepulauan Riau - Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Raja Juli Antoni mengatakan banyak mafia tanah yang memang sengaja mengincar tanah-tanah milik Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Menurut dia, mafia tanah ini modusnya ingin mengambil yang hak guna usaha (HGU) segera habis.

Raih BUMN Award, MIND ID Buktikan Keberhasilan Good Mining Practice Anggota Usahanya

Hal itu disampaikan Raja Juli saat rapat koordinasi Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) Summit 2023 di Kabupaten Karimun, Kepulauan Riau pada Selasa, 29 Agustus 2023.

“Kita tahu di luar sana banyak mafia tanah yang memang secara sengaja mana tanah2 BUMN atau HGU yang segera habis dan mereka mengokupasi. Memang ada gerakan itu masyarakat kita yang bandel, tapi dengan niat yang ikhlas, dengan niat untuk betul-betul menjadi administrator negara. Saya kira kita bisa lacak kok mana bener-bener tanah milik BUMN yang sudah ditempati lama oleh rakyat, bahkan ketika terbit HGU nya masyarakat sudah ada di sana,” kata Raja Juli.

Dapat Pengakuan Nasional, PNM Raih Penghargaan Bergengsi untuk Pemberdayaan UMKM

Rapat koordinasi Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) Summit 2023

Photo :
  • Dokumentasi Kementerian ATR/BPN

Apalagi, kata dia, banyak sekali yang sudah menjadi keputusan hukum bahwa pihak tertentu menang. Tapi karena itu menjadi aset negara, lanjut dia, tidak bisa dieksekusi. Tentu, Raja Juli memahami dulu sebelum reformasi aset BMN dan BMD itu gampang sekali untuk diperjualbelikan atau dialihtangankan. Makanya, reformasi agraria ini untuk memperketat mengamankan aset milik BUMN dan BUMD.

Dukung Program Makan Bergizi Gratis, Badan Gizi Nasional Salurkan Pasokan Gas Bumi

“Amanat Reformasi justru memperketat bagaimana kita mengamankan aset-aset BMN dan BMD ini, dibuat peraturan yang sedemikian rigid agar tanah negara atau kekayaan negara terlindungi,” jelas dia.

Jadi, Raja Juli mengatakan hal itu dilakukan secara masif dengan sertifikasi tanah-tanah milik BUMN termasuk tanah milik Pemerintah Daerah (Pemda). Bahkan, kata dia, sejumlah regulasi telah diperbaiki untuk menjaga aset negara sehingga para pemangku kebijakan menjadi administrator dapat meminimalisir konflik sengketa dengan masyarakat.

“Kalau kita kembalikan apa yang kita kerjakan ini ke atas tentang makna kemerdekaan, dan kita adalah orang-orang tradisi kepemimpinan administrator yang dibawakan oleh Muhammad Hatta, maka apa yang diharapkan oleh Pak Jokowi pada GTRA Summit yang lalu dapat terwujud di mana kita bisa merobohkan ego sektoral,” ujarnya.

Menteri BUMN.

Menteri BUMN dan PNM Dukung Percepatan Pertumbuhan UMKM Bersama BPOM

Tujuan besar tersebut mengandalkan tiga langkah strategis yaitu memaksimalkan ekosistem pasar digital (PaDi) UMKM.

img_title
VIVA.co.id
10 Desember 2024