Bareskrim Blokir 96 Rekening Panji Gumilang soal Tindak Pidana Pencucian Uang
- Ist
Jakarta - Bareskrim Polri terus menyelidiki kasus dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dan korupsi dana BOS pondok pesantren Al Zaytun yang menjerat pimpinannya, yaitu Panji Gumilang. Tercatat ada sebanyak 96 rekening Panji Gumilang yang telah diminta penyidik Dittipideksus untuk diblokir.
"Penyidik juga telah mengirimkan surat blokir terhadap 96 rekening YPI (Yayasan Pesantren Indonesia), rekening badan hukum terafiliasi saudara PG lainnya," ujar Karopenmas Divisi Humas Polri, Brigjen Pol Ahmad Ramadhan kepada wartawan, Selasa, 29 Agustus 2023.
Kepala Bagian Penerangan Umum Divisi Humas Polri, Brigjen Ahmad Ramadhan
- VIVA / Ahmad Farhan
Tak hanya itu, jika ditemukan indikasi rekening lain, rekening tersebut akan diminta oleh Polri untuk diblokir. "Adapun tindak lanjut tindak pidana yayasan dan tindak pidana penggelapan antara lain mengirim surat permohonan blokir rekening YPI dan rekening terafiliasi lainnya," kata dia.
Sebelumnya diberitakan, kasus dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang menyeret pimpinan Pondok Pesantren Al-Zaytun, Panji Gumilang resmi naik ke penyidikan.
Hal itu diungkapkan Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus Badan Reserse Kriminal Polri, Brigadir Jenderal Polisi Whisnu Hermawan. Hal ini dipastikan lewat gelar perkara. Dalam gelar perkara dilibatkan akademisi, para ahli yayasan, ahli pidana, PPATK, hingga BPK RI.
"Disepakati bersama bahwa ditemukan bukti cukup untuk meningkatkan penyelidikan menjadi penyidikan atas dugaan perkara yang pertama, tindak pidana pencucian uang dengan tindak pidana asal diputuskan dan tindak pidana penggelapan," ujar dia kepada wartawan, Rabu 16 Agustus 2023.
Panji Gumilang Hadir, Jalani Pemeriksaan di Bareskrim
- VIVA/M Ali Wafa
Bukan cuma itu, Bareskrim Polri pun mendapati unsur pidana dalam kasus dugaan penggelapan dan korupsi dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Meski begitu, sampai sekarang status Panji Gumilang dalam kasus ini belum jadi tersangka.
Polisi menerapkan Pasal 3 UU Nomor 8 Tahun 2020 tentang TPPU, Pasal 70 Juncto Pasal 5 UU Nomor 16 Tahun 2021, Pasal 372 KUHP, dan Pasal 2 UU Tipikor, dengan ancaman maksimal 20 tahun penjara pada tersangka dalam kasus ini nanti.
"Yang kedua diputuskan oleh dalam gelar perkara berkas perkara korupsi dana BOS yang menjadi berkas kedua," ujarnya.
