Kemenko PMK Sebut 3,3 Juta Warga Kemiskinan Ekstrem, Terbanyak di Indonesia Timur
- ANTARA/Basri Marzuki
Jakarta - Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) menyatakan bahwa jutaan warga Indonesia mengalami kemiskinan ekstrem.
Deputi Bidang Koordinasi dan Peningkatan Kesejahteraan Sosial Kemenko PMK, Nunung Nuryartono menyebut sedikitnya 3,3 juta warga Indonesia menalami kemiskinan ekstrem. Data terbanyak berada di wilayah Indonesia bagian timur.
"Kurang lebih 3,3 juta di seluruh Indonesia, tentu kita bisa melihat ada persentase angka kemiskinan yang tinggi. Ini saudara-saudara kita di Indonesia bagian timur," kata Nunung di Kantor Kemenko PMK, Jakarta, Rabu, 23 Agustus 2023.
Potret kemiskinan di Indonesia. (ilustrasi)
- VIVAnews/Fernando Randy
"Kita melihat jumlah penduduk yang banyak di Jawa; meskipun persentasenya kecil, jumlah penduduknya banyak maka nilai absolutnya menjadi tinggi."
Dengan data tersebut, Nunung menyebut pemerintah harus segera turun tangan dan memberikan langkah khusus demi menangani kemiskinan ekstrem di wilayah Indonesia bagian timur.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebelumnya mengaku optimis tingkat kemiskinan ekstrem di Indonesia bakal turun drastis pada 2024. Jokowi mengatakan pemerintah akan bekerja keras untuk menurunkan tingkat kemiskinan ekstrem di akhir masa jabatannya.
Dia bilang pemerintah akan mati-matian untuk menurunkan angka kemiskinan ekstrem.
Ilustrasi kemiskinan di desa.
- VIVAnews/Ikhwan Yanuar
“Kita akan kerja keras dan mati-matian agar nanti di 2024 itu sudah pada posisi nol kemiskinan ekstrem kita,” kata Jokowi di Sekolah Partai PDI Perjuangan (PDIP), Lenteng Agung, Jakarta, pada Selasa, 6 Juni 2023.
Jokowi menyebut, pemerintah sudah merencanakan pada periode kedua agar tahun 2024 sudah pada posisi nol kemiskinan ekstrem. Namun, ia berdalih pemerintah terkendala penanganan pandemi COVID-19.
Menurut dia, keberadaan data spesifik untuk penanggulangan kemiskinan ekstrem dibarengi dengan besarnya anggaran bantuan sosial yang dimiliki pemerintah.
Meski demikian, Jokowi mengatakan kemudahan itu harus dibarengi dengan kerja-kerja sinergi dan terkonsolidasi baik antara pemerintah pusat, kementerian/lembaga non kementerian pemerintah maupun pemerintah daerah.
“Semuanya harus bersama-sama. Bukan barang yang sulit, tetapi memang perlu konsolidasi dan perlu waktu," ujarnya.
