Sahroni Harap Kapolri Jadi Aktor Utama Selesaikan Ancaman Kejahatan Lintas Negara di ASEAN
- DPR RI
Jakarta - Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Ahmad Sahroni meminta Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo agar mendorong munculnya langkah penyelesaian konkret terhadap situasi ancaman kejahatan lintas negara di ASEAN. Sebab, kata dia, kejahatan lintas negara tengah menjadi ancaman terbesar di kawasan ASEAN.
Menurut dia, Kapolri bisa menyampaikan hal tersebut dalam ASEAN Ministerial Meeting on Transnational Crime (AMMTC) ke-17 di Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur (NTT) yang dibuka Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada Senin, 21 Agustus 2023.
“Komisi III berharap, Kapolri dapat menjadi aktor utama yang mendorong munculnya langkah-langkah konkret dalam penyelesaian kejahatan di kawasan,” kata Sahroni melalui keterangannya pada Selasa, 22 Agustus 2023.
Kapolri Listyo dan Kepolisian Singapura tandatangani MoU pemberantasan kejahatan lintas negara
- Jo Kenaru/Manggarai-NTT
Anggota Fraksi Partai NasDem ini menyebut banyak isu keamanan lintas negara di ASEAN yang patut menjadi perhatian, mulai dari tindak pidana peredaran gelap narkoba, tindak pidana terorisme, penyelundupan, hingga yang sedang marak tindak pidana perdagangan orang (TPPO).
“Ini semua kan juga ranah pekerjaan kepolisian. Jadi Pak Kapolri harus perjuangkan agar jangan sampai Indonesia jadi sasaran kejahatan dari luar negeri,” ujarnya.
Menurut dia, Indonesia kerap menjadi negara yang sangat dirugikan akibat tindakan kejahatan lintas negara. Bahkan, lanjut dia, aksi penyelundupan dari luar negeri dianggap pemicu timbulnya suatu kejahatan yang terjadi di Indonesia.
“Kita sering lihat Indonesia ini kerap jadi tempat senjata dan narkoba diselundupkan, WNI jadi objek trafficking, jadi sarang teroris. Intinya, Indonesia jadi tempat ‘nyaman’ bagi kriminal internasional. Ujung-ujungnya kriminalitas di dalam ikut meningkat. Ini yang harus kita perjuangkan untuk diberantas,” ungkap Legislator asal DKI Jakarta ini.
Oleh karena itu, Sahroni mengatakan harus ada koordinasi yang kuat dengan para mitra dari negara ASEAN. Makanya, ia berharap negara-negara yang hadir dalam pertemuan tersebut bisa komitmen untuk melakukan pemberantasan kasus human trafficking atau TPPO.
“Soal TPPO, saya rasa perlu ada kerja sama kuat dari seluruh negara yang hadir untuk memberantas ini. Kalau hanya penyelesaian dari dalam negeri, ini akan sulit sekali memutus rantainya. Karena apa? Demand dari luar tetap ada dan tinggi. Sehingga, oknum dari dalam negeri jadi terus-menerus cari celah. Itu yang merepotkan,” jelas dia.
Ahmad Yohan DPR Optimis Swasembada Pangan Bisa Terealisasi 2027, Ini Alasannya
Presiden RI Prabowo Subianto menargetkan program swasembada pangan bisa terealisasi di era pemerintahannya.
