Jaksa Agung Minta Jajaran Tunda Periksa Capres-Caleg Terkait Laporan Korupsi Selama Pemilu 2024

Jaksa Agung ST Burhanuddin
Sumber :
  • ANTARA FOTO/Nova Wahyudi

Jakarta - Jaksa Agung ST Burhanuddin meminta anak buahnya untuk hati-hati dalam menerima dan menangani soal aduan perkara korupsi jelang Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.

Curahan Hati Tom Lembong Usai Praperadilannya Ditolak Hakim

Apalagi, aduannya melibatkan calon presiden dan calon wakil presiden juga kasus dugaan korupsi menyangkut calon anggota legislatif dan calon kepala daerah hingga tingkat camat.

Adapun hal tersebut dilakukan guna mencegah indikasi terselubung bersifat black campaign yang bisa jadi hambatan terciptanya pemilu sesuai dengan prinsip serta ketentuan perundang-undangan.

Cepat dan Mudah, 7 Trik Jitu Menghilangkan Tinta Ungu setelah Pemilu

“Hal itu dilakukan guna mengantisipasi dipergunakannya proses penegakan hukum sebagai alat politik praktis oleh pihak-pihak tertentu,” ucapnya kepada wartawan, Senin 21 Agustus 2023.

Untuk itu, dia mau kepada jajarannya menunda proses pemeriksaan para peserta pemilu serentak baik dalam tingkat penyelidikan hingga penyidikan sejak ditetapkan dalam pencalonan sampai seluruh rangkaian pemilu rampung.

Dugaan Kerugian Negara di Kasus PT Timah Diproses Hukum, Ahli Hukum Beri Sorotan Tajam

Jaksa Agung ST Burhanuddin.

Photo :
  • Istimewa.

Dia juga mau anak buahnya mengidentifikasi dan inventarisasi terhadap segala bentuk potensi tindak pidana baik sebelum, saat pelaksanaan maupun pasca diselenggarakannya pemilu. Pun mereka diminta menyusun petunjuk teknis terkait penanganan tindak pidana pemilu. Tujuannya guna mengantisipasi terjadinya disparitas dalam penanganan perkara itu.

Dirinya pun memerintahkan agar jajaran intelijen mengoptimalisasi peran intelijen Kejaksaan dalam pelaksanaan pemilu serentak 2024. Salah satunya adalah memetakan potensi ancaman, gangguan, hambatan dan tantangan dalam proses pemilu sebagai bentuk deteksi dan pencegahan dini.

“Segera melakukan koordinasi dengan para stakeholders yang berkaitan dengan pelaksanaan pemilihan umum,” katanya.

Sebagai salah satu bagian dari Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu), Burhanuddin minta Kejagung harus aktif, kolaboratif dan koordinatif dalam menangani laporan pengaduan tindak pidana umum maupun khusus yang melibatkan para peserta pemilu. Selain itu, dia juga memerintahkan agar anak buahnya netral dalam pemilu 2024.

“Hal ini perlu penanganan secara khusus dengan tetap mengedepankan kecermatan dan kehati-hatian guna mengantisipasi adanya indikasi terselubung yang bersifat black campaign yang dapat menghalangi suksesnya pemilu," kata dia lagi.

Halaman Selanjutnya
Halaman Selanjutnya