Saat Warga Manado Curhat Masalah Pendidikan ke Menko PMK Muhadjir Effendy
- Istimewa
Jakarta – Salah satu yang disorot oleh banyak pihak dalam Seminar Kedaulatan Pendidikan Nasional, di Manado Sulawesi Utara, yang dihadiri Menko PMK (Pembangunan Manusia dan Kebudayaan) Muhadjir Effendy, adalah masalah nasib guru hingga soal zonasi.
Seperti yang diutarakan anggota DPRD Sulawesi Utara, Fabian Kaloh. Diakuinya, masalah fasilitas adalah salah satu persoalan.
"Jadi, pak Menko, kami di Sulawesi Utara ini membutuhkan tambahan guru. Kami kekurangan,” kata dia.
Seminar Kedaulatan Pendidikan Nasional, digelar di Novotel, Manado, Sabtu kemarin. Banyak yang juga curhat terkait kebijakan pendidikan. Apalagi yang hadir adalah dari berbagam kalangan.
Keberadaan guru saat ini, memang dibutuhkan untuk ditambah. Sebab yang tersedia adalah mereka yang hanya tenaga harian.
”Yang banyak hanya tenaga harian lepas. Ibu-ibu setuju ya,” tanya Fabian kepada peserta seminar yang disambut dengan kata,”betuuuul,” secara serempak.
”Kebetulan honor mereka kecil sekali. Ada guru kita yang gajinya hanya Rp 250 ribu,” lanjut Fabian.
Anggota DPD RI asal Sulawesi Utara, Djafar Alkatiri, juga menyoroti sektor pendidikan tersebut. Terutama menyangkut infrastrukturnya.
"Tentu saja kualitas guru sangat kami butuhkan. Selain itu penataan agar merata, tidak terpusat di sekolah-sekolah tertentu saja," katanya.
Problem pada zonasi, juga sempat disorot oleh salah seorang guru dalam forum tersebut. Ia mempertanyakan kesulitan mereka dalam mengimplementasikan. Walau diakuinya, penjelasan dari Menko Muhadjir cukup ideal.
Terkait itu, Muhadjir mengatakan bahwa sistem zonasi yang dilakukan oleh pemerintah adalah agar murid yang pintar bisa tersebar dengan merata, tidak dijadikan di satu tempat saja.
"Alasan penting dari zonasi adalah menghindarkan perpindahan otak besar-besaran dari satu kota ke kota lain. Anak-anak yang pintar dan berkualitas kalau semuanya pindah ke daerah lain, bagaimana dengan daerah yang ditinggalkan," jelas Muhadjir.
Begitu juga dengan guru. Jelas dia, sistem zonasi kalau dijalankan dengan benar maka pemerataan kualitas bisa terjaga.
"Semua guru yang bagus dikumpulkan di sekolah bagus, akhirnya ada sekolah bagus ada sekolah biasa saja," katanya.
Mantan Rektor Universitas Muhammadiyah Malang, itu juga menyoroti keberadaan lembaga pendidikan swasta di daerah. Menurutnya, pemerintah daerah juga harus memperhatikan lembaga swasta ini.
"Penting bagi pemerintah daerah juga untuk ambil bagian dalam meningkatkan kualitas sekolah swasta. Kenapa? Kalau ada sekolah swasta yang tidak mutu, itu yang jadi beban bukan pemilik sekolah, bukan yayasan juga, melainkan siswa yang sekolah di situ. Nantinya juga kalau lulusannya tidak bagus, yang menanggung beban adalah pemerintah," jelasnya.
