Kata Kemnaker soal Penggeledahan

Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi telah melakukan penggeledahan di kantor Kementerian Tenaga Kerja (Kemnaker) RI, Jakarta Selatan pada Jumat 18 Agustus 2023 sore. Penggeledahan itu diduga terkait dengan korupsi pengadaan sistem proteksi TKI.

Kabiro Humas Kemnaker Chairul Fadhly Harahap mengatakan bahwa pemeriksaan yang dilakukan tim penyidik lembaga antirasuah itu dilakukan pada Jumat siang hingga sore tadi.

"Hari ini saya mau informasikan saya memang Kemenaker hari ini kedatangan dari temen-temen KPK, tepatnya di siang menuju sore tadi," ujar Chairul kepada wartawan, Jumat.

Dia menjelaskan bahwa penyidik KPK melakukan pemeriksaan pada satu ruangan. Ruangan tersebut yakni ruangan yang membidangi Pekerja Migran Indonesia (PMI). Bidang itu dulunya bernama Direktur Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Luar Negeri Kementerian Ketenagakerjaan (PPTKLN Kemnaker).

"Pada prinsipnya beliau atau mereka datang ke salah satu unit di Kemenaker yang membidangi Pekerjaan Migran Indonesia. Kalau dulu kita kenal direktoratnya PPTKLN," kata Chairul.

Lebih lanjut, penggeledahan itu berlangsung selama dua jam lamanya di gedung A Kemnaker di lantai 4.

"Secara persis tidak tahu ya lebih kurang 1 atau 2 jam. Karena kita tidak menemuinya. Kalo di Kemenaker ini di gedung Kemenaker 51 Gedung A lantai 4," tuturnya

Chairul mengatakan detail dari penggeledahan akan disampaikan lebih lanjut. Dirinya menduga kasus ini telah berlangsung beberapa tahun lalu.

"Namun saya dengar ini sepertinya beberapa tahun lalu, untuk masalah detilnya nanti kita tunggu. Karena ini proses masih berjalan, tentunya kita menghormati sekaligus nengikuti sesuai dengan ketentuan yang berlaku," ungkapnya.

KPK melakukan penggeledahan terkait dugaan kasus korupsi. Penggeledahan itu berlangsung di Kantor Kemnaker di Jalan Gatot Subroto, Jakarta Selatan. Tak hanya itu, penggeledahan juga dilakukan di Rumah Perum Taman Kota Blok B2 nomor 9 Bekasi.

Selanjutnya, penggeledahan ini terkait kasus dugaan korupsi pengadaan sistem proteksi TKI.

Intip Kolaborasi Pemerintah, Otoritas Keuangan hingga Perbankan Akselerasi Program 3 Juta Rumah

Pemerintahan Prabowo-Gibran mengakselerasi Program 3 juta rumah untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).

VIVA.co.id

30 November 2024