Jokowi Sebut Pemimpin Indonesia Masa Depan Harus Berani Tidak Populer

Pidato Presiden Jokowi di Sidang Tahunan MPR RI Bersama DPR dan DPD 2023
Sumber :
  • Dok DPR.go.id

Jakarta – Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan tantangan bangsa Indonesia ke depan tidaklah mudah. Menurutnya, pemimpin bangsa penerusnya nanti perlu keberanian dan kepercayaan untuk mengambil keputusan yang sulit.

Bela Jokowi, Rampai Nusantara Tak Sependapat Dengan Hasto Soal Kriminalisasi Terhadap Anies

"Tantangan ke depan tidak lah mudah, pilihan ke depan akan semakin sulit. Sehingga dibutuhkan keberanian, dibutuhkan kepercayaan untuk mengambil keputusan yang sulit, keputusan yang tidak populer," kata Jokowi saat menyampaikan pidato sidang tahunan MPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 16 Agustus 2023. 

Jokowi menekankan, seorang pemimpin harus dapat menjaga kepercayaan publik. Pasalnya, dukungan publik jadi faktor penentu berjalan tidaknya suatu kebijakan yang dikeluarkan.

Budi Gunawan Minta Usulan KPU jadi Badan Ad Hoc Dikaji Lebih Dalam

"Untuk itu menurut saya, pemimpin itu harus punya public trust, karena kepercayaan adalah salah satu faktor penentu bisa berjalan atau tidaknya suatu kebijakan, bisa dieksekusi atau tidaknya sebuah keputusan. Ini adalah modal politik dalam memimpin sebuah bangsa besar seperti Indonesia," kata Jokowi.

Pidato Presiden Jokowi di Sidang Tahunan MPR RI Bersama DPR dan DPD 2023

Photo :
  • Dok DPR.go.id
Eks Wantimpres Kecewa, Bilang Harusnya Jokowi Jadi Negarawan saat Pilkada

Jokowi menambahkan, seyogyanya pemimpin negara membutuhkan dukungan dari seluruh komponen bangsa. Dalam kesempatan ini, Jokowi pun menyampaikan terimakasih kepada seluruh elemen bangsa yang sudah mendukungnya.

"Seorang pemimpin juga membutuhkan dukungan dan kerjasama dari seluruh komponen bangsa. Oleh sebab itu, saya ingin mengucapkan terimakasih kepada lembaga pimpinan negara, para ulama, para tokoh agama, tokoh masyarakat dan para pemimpin adat kepada guru, budayawan tenaga kesehatan, awak media, partai politik, politisi, aparat pemerintah dan TNI Polri serta seluruh lapisan masyarakat yang telah memberikan dukungan selama ini," imbuhnya.

Secara khusus, Presiden menegaskan bahwa Pemerintah sejauh ini telah menempuh sejumlah kebijakan signifikan yang bisa menjadi modalitas guna meraih kemajuan.

Jokowi merujuk kepada kebijakan hilirisasi sumber daya alam (SDA) yang diyakininya dapat meningkatkan pendapatan per kapita Indonesia lebih dari dua kali lipat dalam 10 tahun ke depan.

Presiden memaparkan pendapatan per kapita Indonesia pada 2022 berada di angka Rp71 juta pada 2022. Angka tersebut akan meningkat dua kali lipat menjadi Rp153 juta (sekitar 10.900 dolar AS) dalam 10 tahun ke depan, Rp217 juta (sekitar 15.800 dolar AS) dalam 15 tahun mendatang, dan Rp331 juta (sekitar 25.000 dolar AS) pada 22 tahun nanti.

Presiden menambahkan pemerintah telah meletakkan pondasi pembangunan infrastruktur dan konektivitas yang sejauh ini telah meningkatkan daya saing Indonesia naik dari peringkat 44 menjadi 34 pada 2022 berdasarkan International Institute for Management Development (IMD).

Presiden juga mengungkapkan pemerintah telah melakukan upaya pemerataan ekonomi melalui pembangunan dari desa pinggiran dan daerah terluar, termasuk menggelontorkan dana desa yang mencapai Rp539 triliun dalam rentang waktu 2015–2023.

Selain itu, Pemerintah juga secara konsisten melakukan reformasi struktural khususnya dalam hal penyederhanaan regulasi, kemudahan perizinan, kepastian hukum, dan pencegahan korupsi. "Semua itu menjadi modalitas kita untuk meraih kemajuan," kata Jokowi.

Presiden Jokowi menyampaikan pidato kenegaraan di hadapan pimpinan MPR RI, DPR RI, dan DPD RI dalam Sidang Tahunan 2023 yang turut dihadiri Wakil Presiden RI Ma'ruf Amin, Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri, Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI Jusuf Kalla, Wakil Presiden ke-6 Try Sutrisno, dan Wakil Presiden ke-9 Hamzah Haz.

Turut hadir pula Ketua MPR RI Bambang Soesatyo, Ketua DPR RI Puan Maharani, Ketua DPD RI La Nyalla Mahmud Mattalitti, para menteri kabinet Indonesia Maju, para ketua partai politik dan pejabat negara lainnya.

Halaman Selanjutnya
Halaman Selanjutnya