Bamsoet: Indonesia Masih Dihadapkan Resistensi KKB Papua
- Tangkapan layar Youtube Sekretariat Presiden
Jakarta - Ketua MPR RI, Bambang Soesatyo (Bamsoet) menyinggung soal tantangan yang akan dihadapi Indonesia baik dari luar negeri maupun dalam negeri. Menurut dia, Indonesia harus melakukan antisipasi dan persiapan dalam menghadapi berbagai tantangan tersebut.
Bamsoet mengatakan bahwa Indonesia saat ini tengah menghadapi ancaman keamanan non-tradisional, seperti terorisme, perubahan iklim, dan perang siber, yang telah menjadi fokus utama dalam dinamika geopolitik.
“Komunitas internasional bekerja sama dalam menciptakan kerangka kerja dan mekanisme internasional untuk mengatasi ancaman ini secara efektif,” kata Bamsoet saat Sidang Tahunan MPR RI di Gedung Kura-Kura pada Rabu, 16 Agustus 2023.
(Ilustrasi) Anggota KKB Papua.
- Puspen TNI.
Di dalam negeri, kata Bamsoet, saat ini Indonesia masih dihadapkan pada persoalan resistensi Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Papua. Penyelesaian persoalan KKB ini harus dilakukan secara komprehensif, tentu harus melalui tindakan tegas dan terukur aparat keamanan baik TNI maupun Polri.
“Namun, juga dengan mengedepankan pendekatan kebudayaan dan kesejahteraan. Yang tidak kalah pentingnya, harus diambil tindakan tegas terhadap penyelewengan dana otonomi khusus (otsus) yang tidak tepat sasaran dan merugikan kepentingan rakyat Papua,” jelas dia.
Selan itu, Bamsoet menyebut dalam 20 tahun terakhir telah terjadi peningkatan signifikan kecanggihan teknologi keamanan dan teknologi militer, serta kemajuan perkembangan perang siber (cyber war-fare) yang memberikan keunggulan taktis dalam pertempuran.
Untuk itu, Bamsoet mengatakan selain urgensi proses transformasi Pertahanan Indonesia yang bersifat komprehensif, juga perlu diantisipasi berbagai dinamika geopolitik dan lompatan teknologi yang sangat signifikan.
“Suka atau tidak suka, kita harus menata ulang kerangka kerja pertahanan Indonesia di dalam konstitusi kita dengan menata kembali haluan negara, untuk memastikan Indonesia memiliki kerangka kerja konstitusional yang mampu menangkap kebutuhan zaman,” pungkasnya.
