Kualitas Udara Memburuk, KLHK Serahkan Usulan WFH ke Tiap Kantor di Jakarta
- VIVAnews/ M Ali Wafa
Jakarta – Direktur Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Dirjen PPKL-KLHK), Sigit Reliantoro buka suara soal opsi work from home (WFH) selama kualitas udara di Jakarta terus memburuk.
Sigit menyebutkan, opsi WFH itu diserahkan pihaknya ke masing-masing kantor di Jakarta. Nantinya, tiap kantor dapat menentukan keputusan WFH sesuai dengan informasi kualitas udara Jakarta setiap hari.
"Yang kita sediakan adalah sarana untuk mengambil keputusan, jadi informasi kualitas udara tadi kan sudah tersedia di berbagai website. Mohon digunakan untuk masing-masing manajemen dalam menentukan apakah perlu WFH atau tidak," ucap Sigit dalam konferensi pers di Jakarta Timur, Jumat, 11 Agustus 2023.
Kualitas udara Jakarta
- Instagram/@jakarta_aqi
"Kita berikan kepada masing-masing lembaga untuk memanfaatkan informasi yang tersedia untuk mengambil keputusan tersendiri," ujarnya.
Kendaraan Bermotor Penyumbang Utama Polusi Udara
Sebelumnya diberitakan, polusi udara di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek) kembali buruk. Berdasarkan data Indeks Kualitas Udara (AQI) Air, indeks kualitas polusi udara di Jakarta bahkan masuk kategori tidak sehat.
Menanggapi itu, Direktur Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Dirjen PPKL-KLHK), Sigit Reliantoro mengatakan salah satu penyebab kualitas udara buruk karena saat ini sedang memasuki musim kemarau.
Sigit menyebutkan, dari segi siklus sejak Juni, Juli dan Agustus merupakan periode terjadinya peningkatan pencemaran udara.
"Kalau dari segi siklus memang bulan Juni, Juli, Agustus itu selalu terjadi peningkatan pencemaran di Jakarta karena dipengaruhi oleh udara dari timur yang kering," ucap Sigit dalam konferensi pers, Jumat, 11 Agustus 2023.
Sementara jika dari segi bahan bakar, kendaraan bermotor atau sektor transportasi jadi penyumbang utama polusi udara di Jakarta dari segi bahan bakar. Disusul oleh industri, energi manufaktur hingga perumahan.
"Kalau dilihat dari sektor-sektornya, maka transportasi itu 44 persen, industri 31 persen, energi manufaktur 10 persen, perumahan 14 persen dan komersial 1 persen," katanya.
