Pj Bupati Buton Beberkan Alasan Pencopotannya oleh Gubernur Sultra Tidak Masuk Akal

Pj Bupati Buton Basari
Sumber :
  • VIVA/ Natania Longdong

Jakarta – Pj Bupati Buton, Basiran, mendatangi kantor Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), di Jakarta, pada Kamis, 10 Agustus 2023. Kedatangannya tersebut untuk melaporkan Gubernur Sulawesi Tenggara, Ali Mazi.

TASPEN Salurkan Dukungan Untuk Korban Tsunami Aceh Lewat Program Pensiun Yatim Piatu

Basiran melaporkan Gubernur, karena memberhentikan dirinya dari Staf Ahli Gubernur bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik Provinsi Sulawesi Tenggara. Menurutnya, pencopotan tidak sesuai prosedur dan mekanisme yang berlaku. 

Dalam kunjungannya ke Kemendagri, Basiran membeberkan beberapa alasan yang tidak masuk akal, yang membubat Gubernur Ali Mazi mencopotnya tersebut. 

Mendagri Dukung Sukseskan Perayaan Natal Nasional 2024

"Penerbitan atau penetapan Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 474 Tahun 2023 tersebut oleh Gubernur Sulawesi Tenggara Ali Mazi dilakukan tanpa melalui prosedur dan mekanisme sesuai Ketentuan Manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN)," ujar Basiran usai bertemu jajaran Inspektorat Jenderal Kemendagri, di Gedung Kemendagri, Jakarta Pusat. 

"Padahal selama saya masih menjadi Pj Bupati Buton, melekat status ASN Eselon IIa Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama. Harusnya, ada surat atau rekomendasi dari Kemendagri maupun KASN, BKN, dan Kemenpan RB, tetapi tidak ada sebagai dasar SK pemberhentian saya itu," ujar Basiran. 

ASN Pindah ke IKN Habis Lebaran Idul Fitri, Berikut Spesifikasi Rusunnya

Basiran mendengar, Gubernur Ali Mazi mencopotnya karena alasan loyalitas dan ketidakdisiplinan hingga tidak mempunyai dedikasi dan kepatuhan dalam menjalankan tugas dan fungsi jabatan. Menurutnya, pencopotan seorang ASN dari jabatannya, termasuk dirinya dari JPT Pratama Staf Ahli Gubernur harus ada bukti perbuatan pelanggaran disiplin berat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. 

"Sebelum seseorang disebut melakukan pelanggaran disiplin berat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, itu harus dilakukan pemeriksaan. Misalnya kalau saya dituduh atau dianggap melakukan pelanggaran disiplin berat, maka saya harusnya lebih dulu dipanggil untuk memastikan benar atau tidaknya dugaan perbuatan saya itu. Tidak serta-merta saya diberhentikan," katanya. 

Basiran mengaku sampai hari ini tidak pernah dipanggil dan diperiksa, tetapi langsung menerima SK Gubernur tentang pemberhentian dari jabatannya.

Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri), Bima Arya Sugiarto

Pastikan Perayaan Natal Berlangsung Lancar, Wamendagri Bima Arya Tinjau Sejumlah Gereja di Bandung

Peninjauan itu dilakukan sebagaimana arahan Presiden Prabowo Subianto yang meminta seluruh jajarannya untuk dapat memastikan pelaksanaan Natal berlangsung aman, damai.

img_title
VIVA.co.id
25 Desember 2024