Pimpinan MPR Sebut Jokowi Sedang Pertimbangkan Hapus Sistem Zonasi PPDB Tahun Depan

Pimpinan MPR RI Temui Presiden Jokowi di Istana Merdeka Jakarta
Sumber :
  • Lukas - Biro Pers Sekretariat Presiden

Jakarta – Wakil Ketua MPR RI, Ahmad Muzani mengatakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) sedang mempertimbangkan penghapusan sistem zonasi penerimaan peserta didik baru (PPDB). Menurut dia, Pimpinan MPR RI menyampaikan kebijakan PPDB telah menimbulkan masalah baru di banyak tempat.

Eks Wantimpres Kecewa, Bilang Harusnya Jokowi Jadi Negarawan saat Pilkada

“Kami sampaikan kebijakan PPDB, penerimaan peserta didik baru yang di banyak tempat menimbulkan problem baru, tidak seperti maksud diadakan kebijakan ini, yakni untuk pemerataan sekolah-sekolah unggul,” kata Muzani di Jakarta pada Rabu, 9 Agustus 2023.

Wakil Ketua MPR RI Ahmad Muzani

Photo :
  • Dok. Istimewa
Jokowi Bertemu Kiai Khos NU Jawa Tengah di Solo Jelang Pencoblosan Pilkada, Ada Apa

Ia menilai sistem zonasi PPDB memiliki maksud baik untuk pemerataan sekolah unggulan. Tapi, pada kenyataannya PPDB malah menimbulkan banyak persoalan hampir di seluruh wilayah Indonesia.

“Tidak seperti maksud diadakan kebijakan ini, yakni untuk pemerataan sekolah-sekolah unggul. Yang terjadi justru sekolah unggul jadi unggul, yang enggak unggul malah tidak unggul,” jelas Sekretaris Jenderal Partai Gerindra ini.

Hasto Sebut Partai Coklat Masif Bergerak di Pilgub Sumut: Kami Khawatir dengan Pak Edy Rahmayadi

Bahkan, kata Muzani, sistem zonasi PPDB ini juga menimbulkan ketidakadilan di beberapa tempat. Sehingga, Presiden Jokowi akan mempertimbangkan kembali untuk menghapus sistem zonasi PPDB.

“Nyatanya memang maksud mulia, maksud baik dari diselenggarakan kebijakan PPDB ternyata belum terjadi. Bahkan, terjadi persoalan-persoalan hampir di semua provinsi. Karena itu, presiden sedang mempertimbangkan untuk menghapus kebijakan ini tahun depan. Tapi ini sedang dipertimbangkan,” ujarnya.

Dok. Istimewa

Bela Jokowi, Rampai Nusantara Tak Sependapat Dengan Hasto Soal Kriminalisasi Terhadap Anies

Ketua Umum Rampai Nusantara, Mardiansyah Semar tidak sependapat dengan pernyataan dari Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto terkait dugaan kriminalisasi terhadap Anies Baswedan.

img_title
VIVA.co.id
25 November 2024