Polri Kerja Sama dengan PPATK Bakal Bentuk Satgas Anti-Politik Uang agar Tiada Dusta
- dok Polri
Jakarta - Polri bakal membentuk satuan tugas (satgas) anti politik uang (money politics) dalam rangka mencegah praktik curang tersebut dan menyukseskan Pemilu 2024.
"Iya satgas anti-money politics yang nantinya akan dibentuk dalam rangka pemilu lebih utamanya adalah untuk mencegah terjadinya money politics," kata Kepala Divisi Hubungan Masyarakat Irjen Sandi Nugroho kepada wartawan di Gedung Dewan Pers, Jakarta, Rabu, 9 Agustus 2023.
Polri juga akan bekerja sama dengan seluruh stakeholder, termasuk Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), dalam pembentukan satgas antipolitik uang. "Jadi, kita menggandeng seluruh stakeholder terkait lainnya untuk bisa membuat terang semua peristiwa yang terjadi dan tidak ada dusta di antara kita," katanya.
Ilustrasi logo parpol peserta Pemilu 2024.
- Dok. VIVA
Sandi menyebut satgas antipolitik uang itu dibentuk berguna untuk mengantisipasi kegaduhan dan gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat dalam pelaksanaan pemilu 2024.
Sandi Nugroho sebelumnya mengatakan Satuan Tugas Nusantara akan diaktifkan kembali untuk mengawal pelaksanaan agenda Pemilu 2024. Satgas bertugas untuk mencegah terjadinya polarisasi hingga pemberantasan hoaks saat Pemilu 2024.
“Untuk rapat pembentukannya sudah dilaksanakan, saat ini mungkin tinggal menunggu administrasinya saja,” kata Sandi di Mabes Polri pada Jumat, 7 Juli 2023.
Administrasi untuk surat perintah pelaksanaan Satgas Nusantara tersebut supaya bisa menjadi cooling sytstem dalam rangka persiapan Pemilu 2024. Satgas Nusantara Polri akan menggandeng semua stakeholder untuk mewujudkan pelaksanaan Pemilu 2024 berjalan damai dan lancar.
Petugas menunjukkan sejumlah barang bukti dugaan politik uang pada Pemilu 2019 di kantor Bawaslu Temanggung, Jawa Tengah, Selasa, 16 April 2019.
- ANTARA FOTO/Anis Efizudin
Satgas Nusantara Polri pernah dibentuk dalam rangka mengamankan situasi negara saat Pilkada 2018 dan Pilpres 2019. Komjen (Purn) Gatot Eddy Pramono saat itu yang ditunjuk menjadi Kepala Satgas Nusantara Polri.
Tim Hukum Airin-Ade Lapor Bawaslu dan Polisi, Bilang Ada Fitnah Politik Uang di Pilkada
Fitnah yang telah dibantah tersebut berupa video rencana penyebaran politik uang bergambar pasangan Airin-Ade.
