Ada Ratusan Lowongan untuk Calon ASN di Kota Malang Tahun 2023, Ini Formasinya

Ilustrasi/Pegawai Negeri Sipil.
Sumber :
  • VIVAnews/Adri Irianto

Malang – Pemerintah Kota Malang pada 2023 ini mendapat kuota kebutuhan Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) sebanyak 271 orang. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPan RB) telah menetapkan itu sesuai Nomor : 546 tahun 2023 beberapa waktu lalu.

Perludem Temukan 3 Ribu Lebih Kasus Dugaan Pelanggaran Netralitas ASN di Pilkada Serentak 2024

Wali Kota Malang, Sutiaji mengatakan, bahwa mereka sebelumnya mengusulkan hingga akhirnya diberi kuota sebanyak 271 lowongan. Selanjutnya Pemkot Malang menunggu pedoman dari Badan Kepegawaian Negara (BKN) selaku Panitia Seleksi Nasional (Panselnas).

"Sudah sesuai dengan kebutuhan yang kami sampaikan ke Kemenpan RB. Mempertimbangkan banyak hal seperti regulasi, kondisi faktual dan ketersediaan anggaran belanja pegawai yang di tetapkan Menteri Keuangan," kata Sutiaji, Selasa, 8 Agustus 2023.

Wamendagri: Pemerintah Membutuhkan Pelayanan Publik Berkompetensi dan Berkarakter

Plt Wali Kota Malang Sutiaji.

Photo :

Dari 271 yang dibutuhkan mayoritas adalah Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) guru. Dengan rincian 200 tenaga PPPK Guru, 50 tenaga PPPK Kesehatan, dan 21 tenaga PPPK Teknis.

Catat! Ini Tanggal Pelaksanaan Tes SKB CPNS 2024

"Prinsipnya kami tidak mempermasalahkan dan tentu teknisnya nanti harus sesuai dengan pedoman dari BKN. Mereka (BKN) kan selaku Panselnas, jadi kita ikuti sesuai dengan aturan yang ada," ujar Sutiaji.

Sementara itu Kepala BKPSDM Kota Malang, Totok Kasianto mengatakan, bahwa untuk jadwal mereka masih menunggu instruksi Kemendagri. Termasuk menunggu peraturan pedoman teknis pelaksanaan ujian seleksi PPPK dari Kemenpan RB dan BKN.

"Kemenpan RB dan BKN masih proses di bulan ini, membuat peraturan tentang pedoman teknis pelaksanaan ujian seleksi PPPK, seperti kapan jadwalnya, seleksinya kapan, persyaratannya apa, masih menunggu," tutur Totok.

Menko Polkam Budi Gunawan

Budi Gunawan Ingatkan Sanksi Pidana Bagi Aparat yang Tak Netral di Pilkada

Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polkam) RI, Budi Gunawan mengingatkan agar seluruh penyelenggara negara menjaga netralitas di Pilkada 2024.

img_title
VIVA.co.id
25 November 2024