1.921 Calon ASN Mundur, Alasannya Gaji Tak Sesuai Ekspektasi dan Penempatan Jauh dari Rumah
- ANTARA FOTO/Dhemas Revitanto
Jakarta – Badan Kepegawaian Negara (BKN) mencatat sebanyak 1.921 peserta seleksi Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) mengundurkan diri pada tahun 2022. Mereka mundur dengan alasan beragam.
Plt Kepala BKN, Haryomo Dwi Putranto mengungkap sedikitnya ada tiga alasan yang mendasari pengunduran diri ribuan CASN itu.
Ilustrasi peserta mengikuti Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) menggunakan sistem Computer Assited Tes (CAT) CPNS 2018.
- ANTARA FOTO/Adeng Bustomi
Seperti, posisi pekerjaan yang dilamar tidak sesuai dengan yang diinginkan, gaji tidak sesuai ekspektasi dan lokasi penempatan yang jauh dari rumah.
“Terhitung selama pelaksanaan seleksi PPPK 2022, bahwa terdapat sebanyak 1.921 peserta seleksi mengundurkan diri dengan sejumlah alasan," kata Haryomo kepada awak media, Minggu, 6 Agustus 2023.
Menyusul akan dibukanya pendaftaran seleksi CASN 2023 pada September 2023 mendatang, Haryo meminta para pelamar untuk dapat mempertimbangkan betul aspek jabatan, lokasi hingga penghasilan sebelum mendaftar.
Kepada instansi pemerintah, dia juga mengimbau untuk memperhatikan lebih detail tahapan seleksi administrasi agar jangan sampai ada pelamar yang merasa dirugikan.
Pada CASN 2023 mendatang, BKN bakal menyiapkan fitur tambahan dalam portal Sistem Seleksi Calon Aparatur Sipil Negara (SSCASN) berupa detail informasi jabatan yang dibuka.
Menu informasi jabatan yang bisa dilamar akan menampilkan keterangan mulai dari tugas kelas jabatan, penghasilan yang diterima sampai jenjang jabatan.
Penambahan informasi tersebut, kata Haryo, untuk mengantisipasi peserta mengundurkan diri dengan alasan jabatan yang dilamar tidak sesuai dengan pekerjaan yang diinginkan maupun alasan penghasilan tidak sesuai ekspektasi.
“Untuk itu BKN akan menyediakan keterangan rincian informasi setiap jabatan pada formasi yang dilamar," pungkasnya
Ilustrasi Seleksi CPNS 2021.
- vstory
Putusan MK soal Hukuman bagi Aparat Tak Netral dalam Pilkada Kurang Berefek Jera, Kata Akademisi
Akademisi mengatakan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait hukuman bagi ASN, pejabat daerah, dan TNI/Polri yang tidak netral dalam pilkada sudah bagus.
