Polda Metro Jaya Akan Limpahkan Kasus Rocky Gerung ke Bareskrim pada Senin Pekan Depan
- VIVA/Fajar Sodiq (Solo)
Jakarta – Bareskrim Polri mengambil alih kasus dugaan penghinaan terhadap Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang dilontarkan oleh pengamat politik, Rocky Gerung, beberapa waktu lalu. Terdapat beberapa laporan polisi (LP) yang sedang diusut, termasuk oleh Ditreskrimsus Polda Metro Jaya.
Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya, Kombes Ade Safri Simanjuntak mengatakan, pelimpahan berkas dari Polda Metro Jaya ke Bareskrim Polri akan dilakukan pada Senin, 7 Agustus 2023.
"Hari Senin pagi rencananya akan dilimpahkan dari Ditreskrimsus Polda Metro Jaya ke Bareskrim Polri," ujar Ade Safri dalam keterangan tertulis, Sabtu, 5 Agustus 2023.
Polda Metro Jaya menangani tiga laporan polisi (LP) kasus ujaran kebencian dan penyebaran berita bohong dengan terlapor pengamat politik Rocky Gerung dan Pakar Hukum Tata Negara Refly Harun.
Pengamat politik Rocky Gerung di Rakernas Partai Ummat
- VIVAcoid/Yeni Lestari
Dalam hal ini, sejumlah saksi yaitu saksi pelapor dan saksi ahli telah dimintai keterangan. Adapun, saksi ahli di antaranya ahli bahasa, ahli ITE, ahli sosiologi hukum dan ahli pidana. "Sudah 6 ahli yang sudah kita lakukan koordinasi dan klarifikasi," ujarnya.
Sebelumnya diberitakan, Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri mengambil alih 13 laporan polisi terkait kasus yang menyeret Rocky Gerung, karena diduga membuat keonaran atas pernyataannya yang menghujat Presiden Joko Widodo (Jokowi) dengan sebutan ‘ba*an tl’.
“Beberapa LP (laporan polisi) dan pengaduan ini akan kita tarik ke Bareskrim untuk penyelidikan lebih lanjut,” kata Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri, Brigjen Djuhandhani Rahardjo Puro di Gedung Bareskrim pada Jumat, 4 Agustus 2023.
Saat ini, kata dia, ada 13 laporan polisi yang sudah diterima Kepolisian Republik Indonesia dan 2 pengaduan masyarakat. Adapun rinciannya satu laporan di Bareskrim Polri, tiga di Polda Metro Jaya, tiga Polda Sumatera Utara, tiga Polda Kalimantan Timur dan tiga di Polda Kalimantan Tengah.
Menurut dia, penyelidikan bisa dilakukan dengan menganalisa terkait laporan masyarakat terhadap Rocky Gerung, termasuk menganalisa video dan memeriksa beberapa saksi.
“Ada yang sebagian sudah dilaksanakan pemeriksaan, baik pemeriksaan di Polda jajaran yang ada laporannya, termasuk yang di Bareskrim,” ujarnya.
Laporan yang diterima penyidik terkait dugaan pelanggaran tidak pidana Pasal 14 dan atau Pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.
Djuhandhani mengatakan pemeriksaan terhadap sejumlah pihak telah dilaksanakan, baik di Polda jajaran yang menerima laporan maupun di Bareskrim Polri.
Mantan Wadirkimum Polda Jawa Tengah itu menegaskan bahwa laporan terhadap Rocky Gerung tidak terkait dengan penghinaan terhadap Presiden, tetapi terkait Pasal 14 dan Pasal 15 UU Nomor 1 Tahun 1946.
