Marak Korban Terjerat Kabel Menjuntai, Mahfud MD Minta Pemerintah Evaluasi

Lokasi mahasiswa terjerat kabel fiber optik di Jakart Selatan
Sumber :
  • VIVA/Zendy Pradana

Jakarta – Menkopolhukam Mahfud MD mengatakan bahwa pemerintah harus melakukan evaluasi terhadap sejumlah kawadan yang kedapatan banyak kabel menjuntai ke jalan. Hal tersebut dikarenakan sudah banyak masyarakat menjadi korbannya.

Isu Kelompok Rentan Mesti Bisa Dipertimbangkan Cagub dalam Programnya Jika Menang Pilkada

Dalam waktu dekat ini sudah ada dua korban akibat kabel yang menjuntai. Mereka adalah Sultan Rif'at Alfatih (20) yang jadi korban terjerat kabel menjuntai di Jakarta Selatan hingga mengalami luka di bagian leher sehingga dia tak bisa berbicara lantang. Korban satu lagi yakni bernama Vadim (38) yang mengalami kecelakaan di kawasan Palmerah, Jakarta Barat karena terjerat kabel menjuntai.

"Ya tentu atensi dari pemerintah makanya nanti semuanya dievaluasi, ditegakkan aturan-aturannya," ujar Mahfud MD kepada wartawan di Jakarta Timur, Jumat 4 Agustus 2023.

Cerita Mahfud MD Ditinggal Semua Pengawalnya saat Kasus Cicak vs Buaya, Hingga Akhirnya Dibantu Luhut

Menko Polhukam Mahfud MD di Podcabs Setkab RI.

Photo :
  • Youtube Setkab RI

Mahfud menjelaskan tak hanya kabel yang aktif hingga menjuntai yang menjadi permasalahannya. Ia bahkan menyebut kabel bekas pun menjadi salah satu masalahnya.

Sebelum Disepakati, Baleg DPR Sebut Ada 299 RUU Masuk Usulan

"Misalnya kalau kabel-kabel sudah bekas itu diganti supaya diangkut ke tempat pembuangan atau tempat pemusnahan, karena kabel yang menumpuk tidak diangkut itu juga mengganggu yang kabel yang berfungsi pada saat mengganggu orang kerja juga, dan tidak enak dipandang," ucap Mahfud.

"Dan kadang orang kan malas buang, yang sudah numpuk-numpuk itu dibiarkan di situ. Itu supaya diperhatikan dan pemerintah tentu akan secara lebih cermat mengambil (kebijakan)," lanjutnya.

Warga menentukan pilihannya dalam Pilkada. (ilustrasi)

Pengamat Ingatkan Pemerintah Harus Antisipasi Penyebaran Paham Khilafah saat Pilkada

Pengamat komunikasi politik Hendri Satrio mengatakan bahwa Pemerintah harus mengantisipasi penyebaran paham khilafah di tengah perhelatan Pilkada 2024.

img_title
VIVA.co.id
21 November 2024