Johan Budi Minta Polri Tidak Gunakan Cara Kekerasan Demi Kejar Pengakuan Tersangka
- DPR RI
Jakarta – Tewasnya terduga pelaku kasus narkoba akibat dianiaya oleh 7 anggota Polri, mendapat sorotan dari komisi III DPR RI. Anggota Komisi III DPR RI, Johan Budi SP, meminta agar pelaku penganiayaan ditindak tegas jika terbukti melakukan pelanggaran.
Bahkan eks Juru Bicara Presiden Joko Widodo, itu menegaskan kepada polisi untuk menjalankan proses penyidikan kasus tanpa melakukan pelanggaran.
“Jangan karena kurangnya bukti dalam penyidikan kemudian memakai jalan pintas dengan menganiaya demi mengejar pengakuan tersangka,” kata Johan Budi kepada wartawan, Rabu, 2 Agustus 2023.
Diketahui, 7 oknum polisi Polda Metro Jaya menjadi tersangka dan telah ditahan lantaran diduga menganiaya pelaku narkoba berinisial DK (38). Satu orang lagi yang juga telah ditetapkan sebagai tersangka kini berstatus daftar pencarian orang (DPO).
Polda Metro Jaya menduga, ada 9 oknum polisi yang terlibat kasus penganiayaan ini. Namun satu di antaranya dinyatakan tidak memenuhi unsur pidana sehingga kasusnya ditangani Bidpropam.
Johan Budi meminta polisi mengusut tuntas kasus tersebut. Polisi diminta memberi sanksi tegas, kalau terbukti bersalah harus diadili sesuai dengan hukum yang berlaku.
"Terlebih saat ini Kapolri Listyo Sigit Prabowo sangat tegas, tidak mengkompromikan oknum polisi yang melakukan pelanggaran sekecil apapun, apalagi sampai ada yang meninggal,” kata mantan Jubir KPK tersebut.
Politikus PDI Perjuangan (PDIP) ini juga meminta pihak kepolisian mengusut motif dugaan penganiayaan DK yang ditangkap di Purwakarta itu. Termasuk apakah kematian korban terkait dengan pelanggaran prosedur penyidikan.
"Kejadian ini sangat disayangkan, seharusnya kantor polisi jadi tempat yang paling aman karena dijaga polisi 24 jam. Ini kok sampai ada yang meninggal,” kata Johan Budi.
Lebih lanjut, Johan Budi mengimbau Polri untuk mengoptimalkan layanan pengaduan masyarakat. Khususnya, kata Johan, layanan pengaduan terkait pelanggaran prosedur dalam penyidikan, misalnya bila ada intimidasi dalam bentuk kekerasan fisik maupun psikis seperti dalam kasus ini.
“Termasuk yang di pelosok-pelosok daerah, yang jauh dari pusat, itu harus diperhatikan. Dan kalau ada pengaduan harus respons cepat,” ujarnya.
Dia pun mendukung upaya Polri menindaklanjuti kasus kematian DK hingga membuat 7 oknum Polda Metro Jaya yang terlibat itu terancam dipecat.
Mereka dianggap melanggar Pasal 5, Pasal 10, Pasal 11, dan Pasal 12 Perpol Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri dan juga Peraturan Pemerintah RI Nomor 1 Tahun 2023. Upaya itu dinilai sebagai bentuk ketegasan dari Polri.
Apalagi Kapolri Jenderal Listyo Sigit pernah menyatakan kepolisian terus berbenah diri melakukan perbaikan pelayanan kepada masyarakat.
"Permintaan maaf yang disampaikan Kapolri kepada masyarakat pada HUT Bhayangkara Ke-77 harus ditindaklanjuti dengan pemberian hukuman dan tindakan yang tegas kepada oknum polisi yang melanggar hukum atau melakukan tindak pidana,” imbuhnya.
