Survei LPI: KPK Masih Diandalkan Antisipasi Politik Uang Jelang Pemilu 2024
- ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja
Jakarta – Hasil survei nasional Lembaga Pemilih Indonesia (LPI) mengatakan, kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masih dapat diandalkan untuk mengantisipasi praktik politik uang menjelang pemilu 2024. Hal ini berdasarkan hasil survei LPI yang digelar pada 17 Juli 2023 - 27 Juli 2023 dengan kluster responden dari kalangan kelas menengah intelektual.
Survei ini melibatkan 800 responden dari kalangan menengah intelektual, yakni kelompok masyarakat yang berpendidikan tinggi (S1,S2 dan S3) yang secara sadar dan aktif mengamati kinerja KPK dan memiliki pandangan sendiri terhadap situasi pemberantasan korupsi.
Ilustrasi barang bukti uang dari Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK
- ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso
Metode survei yang digunakan yakni purposive sampling di mana subyek yang diambil sebagai sampel berdasarkan ciri-ciri khusus sehingga diharapkan bisa menjawab permasalahan-permasalahan dalam penelitian. Margin of error dari survei sekitar 3,1 persen pada tingkat kepercayaan sekitar 95 persen.
LPI mengategorikan lima indikator yaitu integritas, kinerja, perilaku anti korupsi, persepsi anti korupsi, dan kepercayaan publik.
Wakil Direktur LPI, Ali Ramadhan mengatakan, mayoritas responden menyebut kinerja Ketua KPK Firli Bahuri cukup baik sebanyak 26,5 persen, lalu disusul kategori baik sebanyak 25,25 persen, sangat baik 23,75 persen dan belum baik 24,5 persen.
"Dari hasil olah data, secara umum persepsi tertinggi kalangan kelas menengah yang menilai kinerja Ketua KPK, Firli Bahuri cukup baik sebesar 26,5 persen. Responden dalam kategori ini umumnya masih berharap agar Ketua KPK Firli Bahuri mempunyai langkah afirmatif dalam mengantisipasi praktik politik uang dalam pemilu 2024. Sebagian responden menilai belum baik sebesar 24,25 . Pandangan responden ini umumnya menyoroti dimensi etik Ketua KPK Firli Bahuri yang kerap berurusan dengan Komisi Etik KPK," kata Ali Ramadhan memaparkan hasil survei LPI di Aryaduta Hotel, Jakarta, Senin, 31 Juli 2023.
Begitu pula dengan tingkat kepuasan masyarakat kelas menengah terhadap kinerja institusi KPK sebesar 28,75 persen cukup puas, 25,75 persen puas, 20,5 persen sangat puas dan 25 persen belum puas.
“Mayoritas responden menilai KPK telah menginisiasi program Politik Cerdas Berintegritas (PCB) terpadu kepada 26 Parpol nasional dan lokal Aceh. PCB bertujuan untuk memberikan pembekalan agar Parpol sebagai kontestan pemilu mendorong pertarungan ide dan gagasan, serta menghindari praktik politik uang (money politics) dalam pemilu serentak 2024,” kata Ali Ramadhan.
Ali melanjutkan, sebagian responden turut memberikan masukan agar KPK memperluas upaya pencegahan praktik korupsi politik jelang pemilu. Seperti melakukan kolaborasi dengan institusi penyelenggara dan pengawas pemilu institusi penegak hukum lainnya.
Dimintai pendapatnya, Pakar Komunikasi Politik Universitas Harapan, Prof. Emrus Sihombing menuturkan survei LPI ini inline dengan realitasnya.
“Dalam pandangan saya, kinerja KPK sudah sangat luar biasa dari sudut pencegahan dan penindakan. Banyak pejabat publik yang telah diproses KPK. Mereka memproses itu, tentu berdasarkan materi hukum yang dinilai telah memenuhi prasyarat jadi bukan berdasarkan latar seseorang. Begitu pula ketika OTT, mereka sudah berhasil bekerja tanpa henti untuk mengumpulkan, menganalisis dan memverifikasinya. Dan itu dilakukan secara cermat, teliti dan hati-hati,” ujarnya.
Gedung KPK (Foto Ilustrasi)
- KPK.go.id
Emrus melanjutkan, di bidang pencegahan KPK juga sangat aktif melakukan langkah afirmatif. Seperti program Desa Anti Korupsi. Begitu pula ketika dikaitkan dengan pengawasan internal.
“Ada oknum petugas yang juga telah ditindak ketika muncul isu pungli. Ini artinya, mereka tidak hanya tajam ke atas, ke bawah, tetapi juga ke dalam institusinya,” ujarnya.
Ia mengingatkan, kepada seluruh elit parpol, tim pemenangan dalam pemilu 2024 untuk mawas diri dan tidak melakukan tindak pidana korupsi.
“Sebab KPK akan terus bekerja dan menyoroti seluruh aspek tindak pidana korupsi termasuk potensi korupsi politik dalam pemilu 2024,” imbuhnya.
