Pj Bupati Sorong Beli Empat Mobil Baru Setelah Menjabat, Aktivis Minta BPK Turun Tangan
- Istimewa
Sorong – Penjabat (Pj) Bupati Sorong, Yan Piet Mosso diduga melakukan pengadaan 4 mobil baru. Oleh sebab itu, Aktivis Pro-Demokrasi di Sorong, Dominggus Yable meminta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk memeriksa dan mengaudit pengelolaan keuangan pemerintah kabupaten sorong di bawah Pj Bupati Yan Piet.
Yable juga menyebut bahwa Pj Bupati itu dianggap tidak transparan dan rentan dengan potensi korupsi.
“Salah satu yang saya soroti adalah soal empat mobil baru yang dimiliki oleh Penjabat Bupati Sorong. Menurut saya itu sangat tidak logis (karena tidak transparan). Saya menduga ada indikasi penyalahgunaan kewenangan,” kata dia dalam keterangan tertulis, Minggu, 31 Juli 2023.
Ilustrasi barang bukti kasus korupsi
- VIVA/M Ali Wafa
Aktivis Pro-Demokrasi itu menjelaskan pengadaan tersebut dilakukan secara mendadak tanpa proses pelibatan masyarakat. Pembeliannya bahkan hanya didasarkan pada kemauan sepihak Pj Bupati Yan Piet Mosso.
Mantan aktivis LMND tersebut kemudian menyinggung orientasi pembangunan Pemkab Sorong, yang dinilai tidak berpihak pada kesejahteraan rakyat banyak.
Yable juga mengutuk Pemkab Sorong yang mengabaikan fakta kemiskinan ekstrem dan lebih cenderung mengakomodir kepentingan melayani pejabat dan birokrasi.
“Sebagai Aktivis Pro Demokrasi, dengan tegas saya meminta kepada Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) untuk mengaudit semua aset pribadi milik Penjabat Bupati Kabupaten Sorong. Ini harus dilakukan, sebab rakyat butuh kehadiran Negara secara utuh untuk kesejahteraan, keadilan, kesetaraan dan kemakmuran di Sorong,” tegasnya.
Dalam kesempatan yang sama, Yable meminta Menteri Dalam Negeri (Mendagri) RI, Tito Karnavian untuk tegas memberikan evaluasi kepada Pj Bupati Sorong lantaran tidak memiliki orientasi pembangunan yang berpihak pada kesejahteraan masyarakat.
Menurut dia, masih banyak sosok pemimpin di tanah Papua yang lebih berpengalaman dan memiliki integritas ketimbang Yan Piet.
“Ini tentunya harus menjadi perhatian serius Menteri Dalam Negeri agar segera mengevaluasi dan mengganti Pj. Bupati Kabupaten Sorong. Mendagri harus kedepankan nasib Rakyat Kabupaten Sorong. Rakyat Kabupaten Sorong butuh pelayanan yang baik, pemimpin yang bijak, dan memiliki semangat nasionalisme yang besar untuk membangun Kabupaten Sorong lebih baik ke depan," tutur dia.
Sebagai informasi, Kabupaten Sorong masuk ke dalam salah satu kabupaten yang memiliki tingkat kemiskinan ekstrem. Angka kemiskinan kabupaten Sorong berada pada level 26,78 persen pada 2022. Sementara itu, angka prevalensi balita stunting sekitar 23,8 persen.
Perbedaan Data Kerugian Lingkungan Kasus Korupsi Tata Niaga Timah Sorot Perhatian di Persidangan
Saksi ahli mengungkapkan bahwa kerugian lingkungan dalam kasus ini hanya mencapai Rp 150 triliun, jauh berbeda dari angka Rp 271 triliun yang dilaporkan BPKP.
