6 Warga Meninggal, Jokowi Perintahkan Menko PMK-Mensos Segera Tangani Kelaparan di Papua Tengah
- Tangkapan layar Youtube Sekretariat Presiden
Jakarta – Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) memerintahkan Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy, Menteri Sosial Tri Rismaharini, hingga Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) segera menangani bencana kelaparan di Papua Tengah.
"Saya sudah perintahkan kepada Kemenko PMK, Menteri Sosial, BNPB dan juga di daerah di Papua untuk segera menangani secepat-cepatnya," kata Jokowi di Jakarta Timur, Senin, 31 Juli 2023.
Jokowi mengatakan, bencana kelaparan ini terjadi lantaran cuaca dingin yang menyebabkan berbagai tanaman tak ada yang tumbuh.
"Itu adalah daerah spesifik, yang kalau di musim salju itu yang namanya tanaman tidak ada yang tumbuh, di ketinggian yang sangat tinggi distrik itu," ujarnya.
Masalah lainnya, kata Jokowi, karena medan yang sangat sulit sehingga pilot pesawat yang membawa bantuan makanan tak berani turun. "Medan yang sangat sulit, pesawat yang mau turun pilotnya enggak berani, sehingga problem itu yang terjadi," kata Jokowi.
Enam Warga Meninggal Dunia
Sejumlah enam orang warga di Distrik Agandugume dan Lambewi, Kabupaten Puncak, Papua Tengah dilaporkan meninggal dunia karena kelaparan. Kelaparan itu disebut terjadi akibat musim kemarau panjang yang terjadi di daerah itu sejak bulan Juni 2023 lalu.
Musim kemarau yang menyebabkan kekeringan itu juga membuat ribuan warga di dua distrik ini terancam kelaparan karena hasil kebunnya gagal panen.
Bupati Puncak, Willem Wandik menyebutkan, dari enam warga yang meninggal dunia itu, lima orang di antaranya adalah orang dewasa dan satu orang lainnya merupakan bayi berusia 6 bulan.
“Para korban meninggal dunia karena tidak ada makanan dampak dari musim kemarau. Bahan makanan tidak bisa didistribusikan lantaran maskapai penerbangan tak ada yang mau terbang ke daerah itu karena gangguan keamanan dari Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB),” ujar Willem dalam keterangan persnya kepada wartawan, dikutip Minggu, 30 Juli 2023.
Menurut Bupati, penanganan bencana sulit dilakukan lantaran pihaknya terhambat akses untuk penyaluran logistik. Maskapai juga khawatir melakukan penerbangan karena gangguan keamanan di wilayah tersebut.
“Kesulitan penanganan bencana ini adalah belum tersalurkannya bantuan bencana secara langsung ke Distrik Agandugume dan Lambewi diakibatkan tidak adanya layanan penerbangan dengan alasan keamanan yang kurang kondusif atau adanya gangguan keamanan,” katanya.