OTT KPK di Basarnas, Jokowi Bakal Evaluasi Penempatan Perwira TNI di Jabatan Sipil
- Biro Pers Sekretariat Presiden
Jakarta – Presiden Joko Widodo akan mengevaluasi penempatan perwira TNI di jabatan sipil. Evaluasi ini buntut kasus dugaan korupsi dari operasi tangkap tangan atau OTT oleh KPK, yang turut menyeret nama Kabasarnas, Marsekal Madya Henri Alfiandi.
Henri ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait dugaan pengadaan alat deteksi korban reruntuhan di Badan Sar Nasional (Basarnas).
"Semuanya akan dievaluasi, tidak hanya masalah itu semuanya," kata Jokowi usai meresmikan sodetan Ciliwung, Jakarta Timur, Senin, 31 Juli 2023.
Evaluasi ini kata Jokowi, untuk mencegah adanya tindak pidana atau penyelewengan terkait korupsi. Seperti saat ini yang menyeret nama Kabasarnas tersebut.
"Karena kita tidak mau lagi di tempat-tempat yang sangat penting terjadi, jangan terjadi korupsi," jelasnya.
Kabasarnas Jadi Tersangka Korupsi
OTT KPK Basarnas
- VIVA/M Ali Wafa
Diketahui, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sudah menetapkan Kabasarnas Marsekal Madya (Marsdya) TNI Henri Alfiandi (HA) sebagai tersangka, terkait dengan dugaan pengadaan alat deteksi korban reruntuhan. Bahkan, Henri telah menerima uang sebanyak Rp 88,3 miliar dalam kurun waktu 2021-2023.
Tak hanya itu, Henri juga ditetapkan sebagai tersangka bersama dengan Koorsmin Kabasarnas RI, Afri Budi Cahyanto. Ia juga merupakan penerima suap dalam kasus yang sama.
Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata, mengatakan bahwa penetapan tersangka Henri dan Afri itu sudah berkoordinasi dengan Pusat Polisi Militer atau Puspom TNI. Bahkan, dari proses penyidikan pun KPK sudah mengajak ekspose bersama dengan Puspom TNI.
"Tentu dari awal untuk perkara ini kami sudah koordinasi. Pada saat ekspos pun kami sudah mengajak Puspom TNI untuk mendengarkan bagaimana duduk perkaranya dalam pengadaan barang dan jasa dugaan terjadinya suap ini," ujar Alexander kepada wartawan dikutip Kamis 27 Juli 2023.
KPK Terima 21.189 Laporan Dugaan Korupsi Selama 5 Tahun, Terbanyak Jakarta
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menerima puluhan ribu laporan masyarakat terkait dengan kasus korupsi selama 5 tahun.
