Aktivis 98 Soal Kriteria Capres 2024: Tidak Punya Rekam Jejak Pelanggaran HAM

Aktivis 98
Sumber :
  • VIVA/ Natania Longdong

Jakarta – Puluhan aktivis 98 yang tergabung dalam Partai Rakyat Demokratik (PRD) menyampaikan kriteria calon presiden (capres) 2024 yang diinginkan oleh sebagian besar aktivis. Mantan Sekertaris Jendral PRD, Petrus Hari Hariyanto menyebut bahwa kriteria capres harus bebas dari rekam jejak yang buruk. 

Gerindra Tuding PDIP Jadi Inisiator Kenaikan PPN 12 Persen

"Secara umum kita ingin menyatakan bahwa intinya, capres kedepan itu tidak mempunyai rekam jejak kelabu, rekam jejak gelap, rekam jejak kotor, rekam jejak pelanggaran HAM berat," ujar Petrus, saat konferensi pers, di Jakarta, Kamis, 27 Juli 2023. 

"Jadi kriteria capres saja seharusnya mempunyai rekam yang saya sebutkan," lanjutnya. 

Terpopuler: Viral Rombongan Presiden Prabowo, Penampilan Terbaru Rista Juniati, 2 Fotografer Cabul Ditangkap

Rembuk Nasional Aktivis 98 di JIExpo Kemayoran, Jakarta.

Photo :
  • VIVA.co.id/Reza Fajri

Menurutnya, jika memiliki pemimpin yang terlibat dalam kasus Hak Asasi Manusia (HAM). Maka, masa depan yang diharapkan untuk menghargai kemanusiaan tidak akan terwujud. 

Soal Polemik PPN 12 Persen, Gerindra Nilai PDIP Lupa Ingatan

"Bagaimana kita membangun masa depan, jika tidak menghargai hak asasi manusia, dan menodai nilai-nilai kemanusiaan," ujarnya. 

"Kita tidak ingin pemimpin masa depan kita dilumuri oleh masa lalu yang gelap, masa lalu persoalan-persoalan dan pelanggaran hak asasi." 

Menurut catatan Ikatan Keluarga Orang Hilang Indonesia (IKOHI), sekitar 13 orang belum kembali hingga hari ini. Empat di antaranya adalah para aktivis PRD, yakni Wiji Thukul, Bima Petrus, Herman Hendrawan, dan Suyat. 

Sementara Gilang ditemukan meninggal di hutan di Magetan pada 23 Mei 1998. 

"Berhenti mendukung politisi pelanggaran HAM."

 

Politikus PDIP Deddy Sitorus (tengah)

PDIP Tak Tolak Kenaikan PPN 12% tapi Minta Dikaji Ulang

PDIP menegaskan bahwa kenaikan tarif PPN dari 11 persen menjadi 12 persen, melalui pengesahan UU tentang HPP bukan atas dasar inisiatif Fraksi PDIP.

img_title
VIVA.co.id
23 Desember 2024