Jokowi: Prioritas Pembangunan Jalan Tol Masih Luar Jawa

Selasa, 25 Juli 2023 - 00:01 WIB

Oleh :

Fikri Halim,

Presiden Jokowi.

Sumber :

VIVA/Uki Rama

Malang – Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) mengungkapkan bahwa permintaan pembangunan jalan tol tidak hanya dari wilayah Pulau Jawa saja. Namun, luar daerah pulau Jawa juga cukup banyak diminta.

Dalam setiap kunjungan ke daerah. Jokowi mengaku selalu mendapat permintaan itu. Dia menyebut, alasan kepala daerah meminta pembangunan tol karena insfrastruktur ini dianggap mampu memicu titik pertumbuhan ekonomi baru.

"Permintaan pembangunan jalan tol tidak hanya di Jawa saja tidak hanya di Jawa Timur saja. Setiap saya ke daerah permintaannya selalu itu. Karena kepala daerah Gubernur, bupati wali Kota melihat bahwa tol bisa mentriger titik pertumbuhan ekonomi baru," kata Jokowi di Kota Malang, Senin, 24 Juli 2023.

Baca Juga :

Bakal Bikin Pembangunan Berkelanjutan, Tarif PPN 12 Persen Dinilai Berdampak Positif ke Invetasi

Menhan Prabowo sopiri Presiden Jokowi

Photo :

Tangkapan layar Youtube Sekretariat Presiden

Di Jawa Timur, tol Malang-Blitar menjadi wacana yang paling dinantikan oleh masyarakat. Wacana pembangunan tol yang menghubungkan Malang dan Blitar dianggap sebagai solusi untuk mempercepat mobilitas orang dan barang mobilitas logistik.

"Pembangunan jalan tol bisa mempercepat mobilitas orang dan barang mobilitas logistik. Sehingga pemanfaatannya di rasakan, banyak permintaan," ujar Jokowi.

Jokowi mengungkapkan, meski permintaan pembangunan jalan tol cukup banyak dia menegaskan prioritas masih di luar Pulau Jawa. Pembangunan jalan tol di luar Jawa dianggap paling krusial.

"Tetapi prioritas masih di luar Jawa," tutur Jokowi.

Jokowi mempersila\kan daerah di Pulau Jawa untuk membangun jalan tol asal internal rate of return (IRR) atau tingkat efisiensi investasinya tinggi. Dengan begitu pembangunan jalan tol Malang-Blitar dapat direalisasikan.

"Di Jawa asal internal rate of return-nya masuk ya dipersilakan. Tapi kalau internal rate of return-nya masih belum layak di situlah PMN (Penyertaan Modal Negara) bisa dilakukan BUMN. Tapi kalau internal rate of return bisa diberikan ke BUMN atau diberikan ke Kementerian PUPR semua masih bisa dikalkulasi. Termasuk Jatim termasuk yang Malang," kata Jokowi.