Gubsu Edy Rahmayadi Minta Sistem Zonasi PPDB Dievaluasi: Kembali Seperti Dulu, Dites!
- VIVA.co.id/BS Putra
Medan – Gubernur Sumatera Utara, Edy Rahmayadi meminta Pemerintah Pusat melalui Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi untuk melakukan evaluasi kembali pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB).
Mantan Pangkostrad itu mengaku sudah berbicara dengan Presiden RI Joko Widodo dan Mendikbudristek, Nadiem Makarim tentang pelaksanaan PPDB yang dinilai tidak objektif bagi.
"Sudah tiga kali saya sudah ngomong, pertama sama Presiden, kedua sama Menteri Pendidikan, dan ketiga media," kata Gubernur Edy kepada wartawan di Kantor Gubernur Sumut, Kota Medan, Jumat 21 Juli 2023.
Gubernur Edy mengklaim tidak ada masalah dengan pelaksanaan PPDB 2023 di Sumut. Namun, ia mengatakan terkhusus di Sumut belum meratanya sarana dan prasarana pendidikan tersebut.
Ilustrasi pendaftaran PPDB
- antara
"Mengapa begitu? Saya tidak berbicara provinsi lain. Sumut saya ini, 33 Kabupaten/Kota, jumlah guru daerah sana, tidak sama dengan jumlah guru di Medan," kata mantan Pangkostrad itu.
Dengan keterbatasan sarana dan prasarana pendidikan itu, Edy mengatakan siswa-siswi yang pintar akan terkendala dan dibatasi zonasi. Dampaknya, mereka tidak bisa berjuang untuk lulus sekolah favorit dan terbaik seperti di Kota Medan ini.
"Infrastruktur disana, di Medan berbeda. Tidak bisa zonasi, prioritas murid mana kita ajar, kalau di Jakarta. Diujung sama di tengah, infrastruktur sudah sama, guru sudah sama. Jadi, jangan disamakan daerah sudah maju, dengan daerah sedang berusaha untuk maju," jelas Gurbernur Edy.
Mantan Ketua Umum PSSI itu memberikan solusi pelaksanaan PPDB dikembalikan dengan melakukan seleksi tertulis. Kemudian, tidak dibatasi dengan zonasi. Sehingga terjadi seleksi secara alami.
"Kembali seperti dulu, (sistem dan seleksi) tes. sehingga seleksi alam. Sehingga motivasi anak itu, saya harus tes," ujar Gubernur Edy.
Mantan Pangdam I Bukit Barisan itu, menilai PPDB tidak lepas terjadi kecurangan dengan sistem zonasi. Banyak masyarakat tiba-tiba pindah alamat demi anaknya memenuhi syarat zonasi untuk masuk sekolah negeri yang diinginkan.
"Ngapain saya tes, sudah pindah alamat, agar saya masuk disini (sekolah diinginkan). Banyak minta tolong sama saya," ucap Gubernur Edy.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan bahwa terkait adanya permasalahan penerimaan peserta didik baru (PPDB), pemerintah setempat harus mengutamakan kepentingan anak-anak untuk bersekolah.
"Masalah lapangan terkait PPDB selalu ada di semua kota dan provinsi Indonesia, yang paling penting diselesaikan dengan baik-baik dan anak-anak diberikan ruang seluasnya," katanya di Kota Bengkulu, Kamis.
Sebab, kata Presiden, anak-anak harus memiliki pendidikan yang baik dan setinggi-tingginya, dan kepala daerah seperti Bupati, Wali Kota dan Gubernur harus memberikan ruang itu seluas-luasnya.
