Beda dengan Bobby Nasution Cara Berantas Begal, Edy Rahmayadi: Perlu Penghematan Tenaga
- VIVA/Putra Nasution
Medan - Gubernur Sumatera Utara, Edy Rahmayadi berbeda pandangan dengan Wali Kota Medan, Muhammad Bobby Afif Nasution terkait pemberantasan begal. Edy mendukung polisi memberikan tindakan tegas terukur.
Namun, mantan Pangkostrad itu menyampaikan tak mau menambah polemik di tengah masyarakat dengan argumen yang keliru.
"Jadi, begini. Ini banyak dijadikan polemik, tak boleh begitu," kata Edy Rahmayadi di Kota Medan, Senin 17 Juli 2023.
Gubernur Sumatera Utara, Edy Rahmayadi
- VIVA/B.S Putra
Dia mengatakan, penyelesaian begal di Kota Medan, mesti dengan melakukan upaya hukum dan tindak tegas. Tapi, kata dia, mesti diselesaikan dan diperbaiki hulunya seperti narkoba harus diberantas habis, lapangan pekerjaan hingga pendidikan.
"(begal) Inikan rakyat kita. Jadi, ini kegiatan (penanganan) yang harus sama-sama kita lakukan," tutur mantan Pangdam I Bukit Barisan itu.
Pun, dia menambahkan untuk pemberantasan begal ini, tak perlu menguras tenaga berlebih. Namun, harus melihat titik fokus penyelesaian permasalahan itu.
"Penanganan begal bukan soal keberhasilan atau ketidakberhasilan, ada diperlukan penghematan tenaga namanya. Itu yang perlu saya sampaikan," jelas
Edy.
Edy mengatakan, ada tahapannya dalam penanganan begal. Ia bilang perlu pasukan kecil seperti Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) untuk memberantas begal.
Kemudian, menurut dia, setelah itu ditindaklanjuti bertingkat oleh aparat penegak hukum seperti kepolisian dan TNI.
"Penghematan tenaga itu pasukan kecil yang paling bisa, ya itu lah Satpol PP, kalau Satpol PP tidak mampu nanti dibantu oleh kepolisian," lanjut Edy.
"Polisi tidak mampu, baru TNI lah turun. Kalau sampai itu (TNI) turun dah darurat lah, inilah yang kita lakukan," ujar Edy.
Kasus Camat Hingga Kades di Tapsel Dukung Bobby-Surya Naik Status jadi Dugaan Pidana Pemilu
Bawaslu Tapanuli Selatan, menyebut kasus deklarasi dukungan oknum kades dan lurah, se-Kecamatan Sayur Matinggi Tinggi, Tapsel, naik jadi dugaan pelanggaran pidana pemilu.
