Lukas Enembe Dibantarkan Lagi, Hakim Putuskan Sidang Dilanjutkan Awal Agustus 2023
- VIVA/Zendy Pradana.
Jakarta -- Majelis hakim Pengadilan Tipikor Jakarta kembali membantarkan penahanan Gubernur Papua Lukas Enembe karena harus menjalani perawatan medis di RSPAD Gatot Subroto. Sidang pun ditunda dan dilanjutkan untuk mendengarkan second opinion ihwal kondisi kesehatan Lukas dari Ikatan Dokter Indonesia (IDI).
"Kami sudah menetapkan pembantaran sampai dengan 31 Juli 2023 maka untuk sidang selanjutnya tanggal 1 (Agustus 2023), hari Selasa ya, mudah-mudahan dokter dari IDI juga bisa (hadir), supaya maksudnya waktu itu kita bisa gunakan untuk mengambil keterangan dari second opinion dari IDI ya," kata Ketua majelis hakim Rianto Adam Pontoh dalam persidangan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin, 17 Juli 2023.
Hakim Rianto kemudian mengetuk palu sidang. Lukas sendiri tak sempat hadir pada sidang hari ini.
Gubernur nonaktif Papua, Lukas Enembe dibawa ke Gedung Merah Putih KPK.
- VIVA/Foe Peace Simbolon
"Demikian sidang pada hari ini dinyatakan selesai. Akan dilanjutkan kembali pada hari Selasa, 1 Agustus 2023 untuk mendengar second opinion dari IDI terhadap terdakwa atau pasien atas nama Lukas Enembe," kata Rianto.
Diketahui, pembantaran penahanan Lukas ini kedua kalinya selama proses persidangan.
Ketua hakim Rianto meminta tim jaksa KPK menyiapkan second opinion atau pendapat kedua terkait kondisi kesehatan Lukas Enembe. Majelis hakim mengatakan jaksa bisa meminta second opinion ke IDI.
"Ini kan persidangan menjadi tidak lancar karena memang bukan disengaja tapi karena kesehatan dari terdakwa seperti inilah yang kita dapatkan sesuai dengan rekam medis,” kata hakim Rianto.
Dia melanjutkan, “Jadi untuk majelis hakim meminta kepada penuntut umum KPK untuk sidang selanjutnya sebelum pemeriksaan ini kita dilanjutkan ke acara sebagaimana berita acara pemeriksaan yang lalu untuk pemeriksaan saksi, kami meminta, majelis hakim meminta kepada penuntut umum KPK untuk mengadakan second opinion dari IDI.”
Pada perkaranya, Lukas Enembe didakwa menerima suap dan gratifikasi senilai Rp 46,8 miliar. Jaksa KPK menyebut suap dan gratifikasi tersebut diterima dalam bentuk uang tunai dan pembangunan atau perbaikan aset milik Lukas.
Gubernur Bengkulu Ancam Pecat Bawahan Jika Tak Bantu Pemenangan Pilkada 2024
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah resmi menetapkan Gubernur Bengkulu, Rohidin Mersyah sebagai tersangka kasus dugaan korupsi berupa pemerasan kepada bawahannya.
