Jokowi Lantik Djan Faridz dan Gandi Sulistiyanto Jadi Anggota Wantimpres
- Tangkapan layar Youtube Sekretariat Presiden
Jokowi – Selain melantik Menkominfo dan sejumlah Wakil Menteri, Presiden Joko Widodo (Jokowi) hari ini juga melantik dua orang anggota baru Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres). Keduanya yaitu Djan Faridz dan Gandi Sulistiyanto Soeherman, di Istana Negara, Jakarta, Senin.
"Demi Allah, saya bersumpah bahwa saya akan setia kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta akan menjalankan peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya, demi dharma bakti saya kepada bangsa dan negara," kata Djan Faridz dan Gandi Sulistiyanto mengucapkan sumpah jabatan dengan mengikuti Presiden Joko Widodo.
Pelantikan Djan Faridz dan Gandi Sulistiyanto Soeherman sebagai Wantimpres
- Dok. Istimewa
Pelantikan tersebut berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 63 P Tahun 2023 tentang Pengangkatan Dewan Pertimbangan Presiden RI tertanggal 14 Juli 2023.
"Bahwa saya, dalam menjalankan tugas jabatan, akan menjunjung tinggi etika jabatan, bekerja dengan sebaik-baiknya dengan penuh rasa tanggung jawab," demikian sumpah tersebut.
Pelantikan tersebut dihadiri Ketua Wantimpres Wiranto, Anggota Wantimpres Mardiyono, Anggota Komisi Yudisial Amzulian Rifai, Ketua Mahkamah Agung Muhammad Syarifuddin, dan Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko.
Selain itu, hadir pula Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam)Â Mahfud MD, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK)Â Muhadjir Effendy, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN)Â Erick Thohir, Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas, Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, serta Sekretaris Kabinet Pramono Anung.
Pemprov Sumut Utang DBH Rp 2,2 Triliun, Bobby Nasution Janji Bayar
Total kewajiban DBH yang harus ditransfer Pemprov Sumut kepada 33 kabupaten/kota selama periode itu mencapai sekitar Rp2,2 triliun
