Nagari Panampuang Jadi Pilot Project Pemerintahan Data Presisi di Sumbar
- istimewa
Jakarta - Provinsi Sumatera Barat sudah memulai dalam penyelenggaraan pemerintahan nagari berbasis data presisi. Nagari Panampuang jadi pilot project dalam penyelenggaraan pemerintahan nagari presisi.
Pengukuhan Nagari Panampuang itu diperlihatkan dalam kerja sama antara Fakultas Ekologi dan Manusia (FEMA) Institut Pertanian Bogor (IPB) dengan Pusat Studi Konstitusi (Pusako) Fakultas Hukum Universitas Andalas (Unand). Penandatangan tersebut disaksikan pihak Pitaloka Foundation.
Penemu Data Desa Presisi, yang juga Dekan FEMA IPB, Sofyan Sjaf menjelaskan pengukuhan kerja sama itu dalam rangka penyelesaian kegiatan Pendataan Nagari Presisi yang sedang berlangsung di Nagari Panampuang, Kecamatan Ampek Angkek, Kabupaten Agam, Sumatera Barat atau Sumbar.
Sofyan bilang pihaknya sengaja mengundang Wali Nagari ke IPB untuk mengukuhkan kesepakatan bersama. Dia mengatakan dengan kerjasama itu juga untuk mensosialisasikan Nagari Panampuan yang diproyeksikan menjadi pilot project pemerintahan nagari data presisi di Sumbar.
"Juga untuk memperlihatkan Nagari Panampuang sebagai pilot project bagi penyelenggaraan pemerintahan Nagari berbasis data presisi, yang semoga diikuti oleh nagari-nagari lain di Sumatera Barat," kata Sofyan, dalam keterangannya, Jumat, 14 Juli 2023.
Nagari Panampuang Tanda Tangani Kerja Sama Data Nagari Presisi dengan IPB
- istimewa
Pun, Wali Nagari Panampuang, Etri Warmon, mengatakan, data nagari presisi merupakan mimpi besarnya saat berkiprah di bagian perencanaan pembangunan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri pada 2010.
"Waktu itu kami menyusun dokumen perencanaan pembangunan dengan data yang masih diproduksi secara manual dan jauh dari presisi," tutur Etri.
Bagi dia, dengan adanya kerja sama itu setidaknya bisa membantu merealisasikan mimpinya untuk memulai data nagari yang presisi.
"Kini, IPB telah mewujudkan mimpi saya merintis data nagari yang presisi. Data yang sangat kami butuhkan untuk merencanakan pembangunan nagari yang presisi pula," ujarnya.
Dalam kesempatan itu, FEMA IPB menandatangani kerja sama dengan Pusat Kajian Konstitusi (Pusako) Fakultas Hukum, Unand. Direktur Pusako, Charles Simabura, menjelaskan pihaknya berkomitmen mendampingi Nagari Panampuang untuk mengonstruksikan norma hukum terkait Pendataan dan Data Nagari Presisi.
Charles menyampaikan agar bisa jadi dasar penyelenggaraan pemerintahan data nagari presisi perlu dokumen hukum dalam bentuk Peraturan Nagari atau Perna.
Sementara, Direktur Pitaloka Foundation, Damhuri Muhammad, menjelaskan, data yang akurat dan presisi diperlukan agar program pembangunan di Nagari Panampuang tepat sasaran. Harapannya bisa langsung menyasar pada unsur pokok kesejahteraan rakyat.
Damhuri mengatakan, pihaknya berkomitmen menjembatani Nagari Panampuang dalam melakukan riset untuk kebijakan pembangunan bersama IPB yang berkolaborasi dengan Pusako Unand.
"Kami sangat mengapresiasi riset kolaborasi ini, yang merupakan bagian upaya implementasi hasil disertasi Rieke Diah Pitaloka di FISIP, Universitas Indonesia," tuturnya.
