Ketua Bawaslu Ungkap Politik Uang Sekarang Sudah Merambah ke Penyelenggara Pemilu

Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja
Sumber :
  • VIVA/Rosikin

Jakarta – Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Rahmat Bagja mengatakan bahwa saat ini serangan fajar atau politik uang sudah merambah ke penyelenggara pemilu. Maka dari itu, ia meminta agar pemungutan suara mulai dari TPS hingga penhitungan akhir di KPU harus diawasi.

KPU Ungkap Ketersediaan Jaringan Internet Masih Jadi Kendala Pilkada Serentak di Sejumlah Daerah

"Serangan fajar atau politik uang ini itu sekarang sudah merambah pada penyelenggara pemilu, nah yang inilah kami beserta penyelenggara pemilu berusaha menjaga agar satu suara yang hadir di TPS akan sampai satu suara pada rekapitulasi sampai di penghitungan akhir di KPU," ujar Rahmat Bagja di acara KPK bertajuk peluncuran kampanye 'Hajar Serangan Fajar' pada Jumat 14 Juli 2023.

Bagja pun bakal mendorong secara luas dan transparan agar Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk membuat sistem perhitungan yang lebih transparan agar tidak terjadi politik uang.

Polemik Pilkada Fakfak, KPU dan KPUD Papua Barat Dilaporkan ke DKPP dan Bawaslu

Ilustrasi politik uang.

Photo :

"Kami mendorong KPU seluas-luasnya dan setransparan mungkin dalam membuat sistem penghitungan suara yang lebih baik lagi inilah yang ke depan serangan fajar atau politik uang menyasar pada penyelenggara pemilu ke depan," kata Bagja.

Alex Marwata Minta Publik Terima Apa Adanya 5 Pimpinan KPK Baru: Awasi Mereka

Bahkan, Bagja juga berharap agar acara atau upaya 'Hajar Serangan Fajar' yang diluncurkan KPK bisa terus dikembangkan. Terlebih bisa diikuti oleh lembaga pemilu lainnya.

"Terkahir kami mendukung penuh acara hajar serangan fajar dan ini termasuk dalam program pengawas pemilu yaitu disebut sebagai partisipatif salah satunya adalah membuat kampung anti politik uang, pemuda anti politik uang tentu hal inilah yang akan diharapkan oleh partai politik pemilu dan tentu tidak akan menjadikan politik uang sebagai cara untuk meyakinkan pemilih," tukasnya.

Tangkapan layar anggota KPU RI Idham Holik saat rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Pemilu 2024 tingkat nasional di Kantor KPU RI, Jakarta, Jumat, 15 Maret 2024.

KPU Sebut Cagub Papua Barat Daya yang Sempat Dibatalkan Bisa Ikut Pilkada

KPU Provinsi Papua Barat Daya sudah menerbitkan keputusan pembatalan pencabutan kepesertaan calon kepala daerah yang sebelumnya dinyatakan tidak penuhi syarat

img_title
VIVA.co.id
23 November 2024