Prabowo Geram Ada Negara Minta Menteri Kelautan Batasi Nelayan RI Tangkap Tuna
- Istimewa
Makassar- Menteri Pertahanan (Menhan) RI Prabowo Subianto mengungkap ada negara asing yang meminta Indonesia untuk melarang nelayannya menangkap ikan tuna di perairan Indonesia. Larangan ini diungkap lantaran negara itu takut tak kebagian ikan tuna.
Hal itu disampaikan Prabowo saat jadi pembicara dalam rapat kerja nasional (Rakernas) Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi) XVI tahun 2023 di Makassar, Sulawesi Selatan, Kamis, 13 Juli 2023.
Bakal calon presiden Prabowo Subianto di Rakernas APEKSI 2023
- Kominfo Makassar
Awalnya, Prabowo bercerita dirinya bertemu dengan Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Sakti Wahyu Trenggono. Dalam pertemuan itu, Sakti melapor bahwa ingin berkunjung ke suatu negara namun negara tersebut memberikan syarat agar Indonesia melarang nelayannya mengambil ikan.
"Dia maju berkunjung ke suatu negara, saya tidak sebut negara mana karena tidak enak nanti hubungan diplomatik kita enggak benar. Dia mau berkunjung, negara itu memberi syarat kepada mereka, kita boleh anda berkunjung ke saya tapi saya minta dulu kau larang nelayan-nelayan Indonesia untuk terlalu banyak ambil ikan tuna di Indonesia," ujar Prabowo.
Bagi Prabowo, syarat itu terasa aneh karena laut dimiliki Indonesia. Lalu, syarat jangalnya Indonesia mesti mengurangi nelayan menanggapi ikan.
"Kan aneh laut Indonesia selain Indonesia, tunanya dari Indonesia harus kita kurangi nelayan kita untuk ambil ikan. Alasannya, kalau ikan terlalu banyak diambil di Indonesia dia enggak kebagian ikan," sambungnya.
Mendengar persyaratan tersebut, Prabowo menyebut Sakti Wahyu memutuskan untuk membatalkan kunjungan tersebut.
"Akhirnya Menteri KKP bilang ke saya, Pak Menhan saya tidak jadi berangkat. Sudah saya enggak jadi berangkat. Untuk ketemu saja kok kasih syarat, ini adalah kenyataan, ini persaingannya persaingan ekonomi," ujar Prabowo.
Â
Elite PDIP Tantang Prabowo Teken Perppu Perampasan Aset: Kalau Memang Urgent Turunkan Aja
Menurut elite PDIP, mengapa sampai lobi ketua umum parpol kalau memang RUU Perampasan Aset dilihat urgent. Lebih baik turunkan Perppu aja.
