DPR Desak Menteri Nadiem Segera Beresi Polemik Sistem PPDB Zonasi

Jakarta – Ketua Komisi X DPR RI, Syaiful Huda mendesak Menteri Pendidikan Nadiem Makarim menyelesaikan polemik Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) jalur zonasi. 

Diketahui, terdapat sejumlah masalah dengan sistem penerimaan PPDB jalur zonasi. Teranyar, masalah di Kota Bogor. 

"Saya merekomendasi Satgas PPDB mengambil peran cepat dan efektif. Maka saya minta Mas Menteri Nadiem sendiri yang memimpin Satgas PPDB," kata Huda kepada awak media, Rabu, 12 Juli 2023.

Menurut Huda, bila peran Satgas PPDB berjalan optimal peristiwa yang terjadi di Kota Bogor tak perlu terjadi. Maksudnya modus pembuatan domisili baru.

"Satgas PPDB ini setahu saya sudah dibentuk sejak 2018 melalui joint MoU antara Kemendikbud dengan Kemendagri. Peristiwa Kang Bima Bogor, adanya modus pembuatan domisili baru, itu bayangan saya tidak perlu terjadi di 2023. Ketika Satgas PPDB sejak dari awal melakukan evaluasi dan sejak awal ada terapinya, oh tahun 2021 ditemukan ada fenomena pembuatan domisili baru banyak," kata Politikus PKB itu. 

Huda lanjut memastikan pihaknya segera memanggil jajaran pejabat Kemendikbudristek untuk mengetahui masalah yang sebenarnya terjadi. 

"Kami ingin mendapatkan penjelasan secara detail dari pihak Kemendikbud. Saya sih merasa sebenarnya kalau Kemendikbud dengan satgas PPDB-nya efektif bekerja di lapangan, memitigasi berbagai persoalan, saya merasa sebenarnya masalahnya bisa diurai," kata Huda.

Fungsi Legislasi DPR Terganggu jika Parliamentary Threshold Dihapus, Menurut Elite Gerindra

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menyoroti wacana meniadakan parliamentary threshold (PT) menyusul putusan MK menghapus presidential threshold.

VIVA.co.id

14 Januari 2025