Jokowi Tegaskan Kerja Keras Membebaskan Pilot Susi Air: Jangan Dikira Diam!
- VIVA/Aman Hasibuan
Papua – Pemerintah Indonesia terus berupaya melakukan pembebasan pilot Susi Air Philip Mark Mehrtens yang di sandera Kelompok Kriminal Bersenja bersenjata (KKB) di Kabupaten Nduga pada 7 Pebruari 2023.
Hal itu disampaikan Presiden Joko Widodo di Jayapura, Jumat, 7 Juli 2023, usai membuka Papua Street Carnival.
"Kita sudah sangat berupaya melakukan pembebasan Pilot Susi. Kita ini jangan dilihat diam ya, kita ini sudah berupaya dengan amat susah, tetapi kita tidak bisa buka," kata Presiden Jokowi.
Dikatakan Presiden, tadi malam, pemerintah telah melakukan pertemuan membahas masalah pembebasan pilot Susi Air ini.
"Pembebasan sudah kita upaya, apa pun kita sudah kerjakan di lapangan. Tadi malam kita sudah lakukan rapat terkait pembebasan pilot Susi air ini, tetapi saya tidak bisa sampaikan disini," ujar Jokowi.
Pilot Susi Air Philip di tengah anggota kelompok kriminal bersenjata (KKB) yang menyanderanya sejak 7 Februari di Paro, Kabupaten Nduga, Papua Pegunungan.
- ANTARA
Presiden menuturkan pemerintah sudah berusaha keras untuk menyelesaikan persoalan pilot Susi Air ini dan dalam proses negosiasi saat ini.
Utamakan Negosiasi
Sebelumnya, Ketua Komisi I DPR RI Meutya Hafid meminta Pemerintah dan aparat keamanan mengutamakan proses negosiasi dalam upaya pembebasan pilot Susi Air Philip Mark Mehrtens yang disandera oleh kelompok KKB pimpinan Egianus Kogoya.
"Negosiasi harus diutamakan. Pemerintah dan aparat keamanan Indonesia harus bisa memastikan keselamatan sandera, tapi sekaligus tidak boleh merendahkan harga diri bangsa," kata Meutya dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Kamis.
Dia berharap persoalan penyanderaan pilot Susi Air Philip Mark Mehrtens tak berhenti sampai dengan pemberian uang tebusan sebesar Rp5 miliar sebagaimana kabar yang beredar agar KKB membebaskan pilot asal Selandia Baru itu.
"Pemerintah jangan berhenti pada pemenuhan tuntutan uang tebusan kepada KKB dalam membebaskan pilot Susi Air. Harus ada pertimbangan langkah negosiasi lanjutan untuk meredakan aksi KKB yang masih terus terjadi sampai saat ini di Papua,” ucapnya.
Meski demikian, Meutya mengaku memahami urgensi Pemerintah dan aparat keamanan yang berencana memenuhi permintaan uang tebusan untuk menyelamatkan pilot warga negara asing (WNA) tersebut.
"Keselamatan nyawa manusia memang paling penting, apalagi ini juga terkait dengan persoalan diplomatik dengan negara asal pilot yang disandera,” ucapnya.
Ia juga meyakini Pemerintah dan aparat keamanan telah melakukan berbagai upaya strategis yang tak semuanya dapat disampaikan ke publik, termasuk pertimbangan yang matang atas keputusan pemberian uang tebusan.
"Karena masalah ini juga telah melebar dari urusan keamanan menjadi menyangkut hubungan dengan negara lain,” ujarnya.
