Fakta-fakta Pernyataan Irjen Firman, Sebut Pelat Nomor Bisa Pakai Nama Pribadi Bayar Rp500 M
- dok Korlantas Polri
Jakarta – Kepala Korps Lalu Lintas (Kakorlantas) Polri, Irjen Firman Shantyabudi mengatakan, pihaknya akan melakukan penerbitan pelat nomor kendaraan RF untuk pejabat.
Selain itu, ia juga mengatakan bahwa pelat nomor bisa menggunakan nama pribadi asalkan sanggup bayar setengah miliar. Berikut telah VIVA rangkum fakta-fakta pernyataan Irjen Firman dari pemberitaan sebelumnya.
Alasan evaluasi ketat pelat RF khusus pejabat
Ilustrasi pelat nomor dinas kepolisian.
Kakorlantas Polri, Irjen Firman Shantyabudi menjelaskan alasan penerbitan pelat nomor kendaraan RF untuk pejabat saat rapat kerja dengar pendapat (RDP) dengan Anggota Komisi III DPR RI di Gedung DPR RI pada Rabu, 5 Juli 2023.
“Penerbitan STNK dan TNKB khusus atau rahasia, ini yang banyak ditanyakan sekarang, mohon maaf,” kata Firman di Kompleks Senayan.
Menurutnya, secara selektif Korlantas Polri melaksanakan ketat guna memastikan tercapainya tujuan penerbitannya untuk pengamanan pejabat, baik personil dan kendaraan bermotor yang digunakan. Sebab, kata dia, Polda Metro Jaya sempat mengeluarkan plat nomor RF untuk umum.
Selain itu, lanjut Firman, perilaku yang menggunakan plat RF di jalan itu menambahkan pakai lampu biru, sirine dan lainnya. Sehingga, pengendara plat RF menjadi arogan ketika disuruh minggir saat berkendara di jalan raya.
Pelat nomor bisa pakai nama pribadi
Ilustrasi pelat nomor putih
- Dok: NTMC Polri
Tak hanya itu, Irjen Firman Shantyabudi juga mengatakan bahwa Korlantas mengusulkan penggunaan pelat nomor kendaraan susunan nama sendiri dengan harga tinggi untuk menambah Penerimaan Negara bukan Pajak (PNBP). Menurutnya, pelat nomor yang ingin diperjuangkan untuk menambah PNBP bukan dengan menjual RF.
“Mohon maaf kami menggunakan istilah jual, selama ini terkesan begitu mengejar target. Besok kita harapkan pemerintah bisa menerbitkan suatu keputusan, nomor itu bisa saya pakai contoh Yusri 1. Kalau dia berani bayar Rp 500 juta untuk lima tahun, kenapa tidak, tapi masuk PNBP. Itu jauh lebih realistis, bebas ganjil genap kita tawarkan,” kata Firman di Gedung DPR pada Rabu, 5 Juli 2023.
Biaya lelang masuk kas negara
Ilustrasi gambar pelat nomor kendaraan dengan teknologi canggih
- Divisi Humas
Sementara, kata dia, apabila nama Yusri ada banyak yang mengajukan susunan nama pelat nomor, maka akan dilakukan pelelangan. Tentunya, lanjut dia, biaya lelang itu akan dimasukkan ke dalam kas negara.
“Kalau nama Yusrinya ada 16 orang ada yang mengajukan, kita lelang sampai paling mahal. Tertinggi siapa masuk negara lagi,” ujarnya.
SIM bukan lagi target
Ilustrasi SIM
- VIVA/Agus Setiawan
Lebih lanjut, ia mengatakan mungkin pemasukan PNBP yang lebih realistis, ketimbang Surat Izin Mengemudi (SIM). Sebab, ia khawatir jajarannya malah memperjualbelikan SIM.
“Mohon maaf sekali lagi, SIM jangan dijadikan target. Kami khawatir Kasat Lantas kami jualan lagi, enggak lulus dilulus-lulusin. Sudah terjadi, yang belum waktunya pindah golongan, dipindahkan pak ngejar PNBP. Ini menjadi solusi alternatif untuk menambah PNBP negara,” pungkasnya.
Ilustrasi tilang terhadap pengendara di kawasan perluasan sistem ganjil genap
- ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak
Kata dia, petugas polisi lalu lintas (Polantas) yang bisa melakukan tilang di jalan raya adalah penyidik yang mempunyai sertifikasi sesuai arahan Kapolri, Jenderal Listyo Sigit Prabowo.
“Arahan Bapak Kapolri sudah jelas, sekarang yang boleh melakukan penilangan adalah penyidik yang bersertifikasi,” kata Firman.
Menurut dia, tidak semua anggota di jalan dibekali dengan tilang. Oleh sebab itu, anggota yang diberikan sertifikasi penilangan harus menjadi contoh untuk anggota lainnya yang malas-malasan. Ia juga berharap anggaran untuk Korlantas Polri bisa ditambah guna menunjang sertifikasi petugas Polantas.
