Mahfud Sebut Ada 14 WNI Tertahan di RS Luar Negeri Diduga Korban TPPO Jual Ginjal
- tvOne/Veros Afif
Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam), Mahfud MD menyebut ada 14 warga negara Indonesia (WNI) tertahan di rumah sakit luar negeri. Mereka, kata dia, diduga menjadi korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) yang ginjalnya dijual.Â
"Coba sekarang orang dikirim ke luar negeri, ginjalnya dijual, ditampung di berbagai ya rumah sakit dan tidak mendapat perawatan yang memadai juga," ujar Mahfud di Kantor Kemenkopolhukam, Jakarta Pusat, Selasa, 4 Juli 2023.
"Sehingga masih saya dapat info tadi dari Polri, itu di suatu negara masih ada 14 orang masih tertahan di rumah sakit dengan jual ginjal itu," ujarnya menambahkan.Â
Mahfud menambahkan, 14 orang WNI itu awalnya berangkat ke luar negeri dengan tujuan bekerja. Namun, kontrak yang mereka teken ternyata untuk penjualan ginjal.Â
"Waktu berangkat dari sini bilang mau bekerja di restoran, di mana begitu. Sampai di sana kontrak jual ginjal. Itu jenisnya," ucap dia.
Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) itu mengtakan, sebanyak 1.943 korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) telah diselamatkan dalam kurun waktu satu bulan.
"Langkah ini diikuti dengan penyelamatan terhadap 1.943 korban. Dalam satu bulan, korbannya 1.943. Mungkin masih banyak yang belum bisa diselamatkan," katanya.Â
Mahfud juga menjelaskan, saat ini sudah ada 605 laporan polisi soal TPPO. Adapun laporan ini terkait online scammer, perjudian, hingga prostitusi.
"Polri juga sudah menerbitkan 605 laporan polisi. Jadi kalau jenis-jenis kejahatannya orang itu ada yang online scammer, perjudian, prostitusi, macem-macem. Kemudian ada pekerja-pekerja kasar di kapal-kapal, pekerja ART yang tidak digaji, ada penyiksaan TKI di berbagai negara," katanya.
Tak hanya itu, Mahfud mengatakan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) saat ini juga melakukan pengawasan yang sungguh-sungguh. Semata-mata untuk memperbanyak keberangkatan TKI legal.
"BP2MI sekarang mengadakan pengawasan betul untuk memperbanyak keberangkatan keberangkatan legal," pungkasnya.