Survei Indikator Sebut TNI Paling Dipercaya Publik
- ANTARA FOTO/Nova Wahyudi
Jakarta -- Lembaga survei Indikator Politik Indonesia mengatakan bahwa Tentara Nasional Indonesia (TNI) jadi lembaga paling dipercaya publik berdasar survei mereka. Adapun survei dilakukan pada tanggal 20 sampai 24 Juni 2023 terhadap 1.220 responden.
Survei dilakukan dengan cara wawancara tatap muka. Pemilihan sampel dilakukan dengan metode multistage random sampling. Adapun margin of error survei +/- 2,9 persen dengan tingkat kepercayaan 95 persen. Quality control terhadap hasil wawancara dilakukan secara random sebesar 20 persen dari total sampel oleh supervisor dengan kembali mendatangi responden terpilih (spot check). Dalam quality control tak didapati kesalahan berarti.
Dari hasil survei, TNI sangat dipercaya publik dengan persentase sebesar 23,5 persen, cukup percaya 72,3 persen, dan kurang percaya 3,0 persen. Menurut survei, kepercayaan terhadap TNI melampaui Presiden, Kejaksaan Agung, Polri, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Direktur Eksekutif Indikator, Burhanuddin Muhtadi
- VIVA / Reza Fajri
"Presiden sangat percaya 21,3 persen, cukup percaya 71,5 persen, kurang percaya 6,6 persen. Kejaksaan Agung sangat percaya 9,7 persen, cukup percaya 71,5 persen, kurang percaya 13,6 persen," kata peneliti utama Indikator Burhanuddin Muhtadi kepada wartawan, Minggu 2 Juli 2023.
Menurut dia, pada awal reformasi TNI jeblok. Tapi, kini justru dipercaya publik. Salah satu faktornya berdasar survei yang dilakukan mereka karena TNI berhasil menarik diri dari urusan politik praktis. Kembali ke survei, di bawah Kejagung ada Polri yang sangat dipercaya publik dengan persentase 10,8 persen, cukup percaya 65,6 persen, kurang percaya 20,0 persen.
Kemudian ada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan sangat percaya 10,0 persen, cukup percaya 65,7 persen, dan kurang percaya 20,6 persen. Lalu ada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) dengan sangat percaya 7,7 persen, cukup percaya 66,1 persen, kurang percaya 20,8 persen. Lanjut disusul Dewan Perwakilan Daerah (DPD) sangat percaya 7,4 persen, cukup percaya 65,9 persen, kurang percaya 20,2 persen.
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan partai politik menjadi dua terendah dalam kepercayaan publik. Berdasarkan survei yang mereka rilis, DPR sangat percaya 7,1 persen, cukup percaya 61,4 persen, kurang percaya 26,6 persen. Selanjutnya, partai politik sangat percaya 6,6 persen, cukup percaya 58,7 persen, kurang percaya 29,5 persen.
Putusan MK soal Hukuman bagi Aparat Tak Netral dalam Pilkada Kurang Berefek Jera, Kata Akademisi
Akademisi mengatakan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait hukuman bagi ASN, pejabat daerah, dan TNI/Polri yang tidak netral dalam pilkada sudah bagus.
