Sempat Anjlok, Survei Indikator Sebut Tingkat Kepercayaan Publik ke Polri Naik Jadi 76,4 Persen
- ANTARA FOTO/Aprillio Akbar
Jakarta -- Tingkat kepercayaan publik terhadap Korps Bhayangkara disebut meningkat jadi 76,4 persen. Hal itu menurut survei yang dilakukan lembaga survei Indikator Politik Indonesia.
"Jadi yang percaya terhadap polisi di bulan Juni 2023 itu sudah mencapai 76,4 persen yang mengatakan sangat percaya 10,8 persen. Kita gabung dengan mengatakan cukup percaya," ujar peneliti utama Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi kepada wartawan, Minggu, 2 Juli 2023.
Menurut dia, kurang dari setahun Polri bisa memulihkan citranya. Pada bulan Agustus 2022, berdasar survei yang mereka lakukan, kepercayaan publik terhadap Korps Bhayangkara berada di angka 54 persen. Angka itu terjun bebas setelah adanya kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat yang dilakukan eks Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan Pori, Ferdy Sambo.
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo
- VIVA/Zendy Pradana
"Saat itu, kurang lebih sebulan setelah Sambo membetot perhatian publik itu kita sampaikan itulah trust paling rendah polisi kita umumkan saat itu," ujarnya.
Namun, kurang dari setahun Polri berhasil memulihkan citranya bahkan sedikit menyalip Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Adapun tren kepercayaan terhadap Polri dalam pemberantasan korupsi juga meningkat. Pada Agustus 2022 cuma 63,9 persen. Kini pada Juni 2023 berada di angka 69,2 persen.
Adapun survei dilakukan pada tanggal 20 sampai 24 Juni 2023 terhadap 1.220 responden. Survei dilakukan dengan cara wawancara tatap muka. Pemilihan sampel dilakukan dengan metode multistage random sampling. Adapun margin of error survei +/- 2,9 persen dengan tingkat kepercayaan 95 persen.
Quality control terhadap hasil wawancara dilakukan secara random sebesar 20 persen dari total sampel oleh supervisor dengan kembali mendatangi responden terpilih (spot check). Dalam quality control tak didapati kesalahan berarti.
Putusan MK soal Hukuman bagi Aparat Tak Netral dalam Pilkada Kurang Berefek Jera, Kata Akademisi
Akademisi mengatakan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait hukuman bagi ASN, pejabat daerah, dan TNI/Polri yang tidak netral dalam pilkada sudah bagus.
