Dituduh Komunis oleh MUI, Panji Gumilang: Kata-kata Saya Dipenggal
- YouTube
Jakarta - Pimpinan Pondok Pesantren Al Zaytun, Panji Gumilang heran karena dituduh oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) komunis. Karena, tuduhan itu hanya berdasarkan dari media sosial TikTok.
"Saya juga tidak tahu (dituduh komunis). Saya pahami, oh ini ternyata dari TikTok. Saya memang mengatakan (komunis), tapi ada proses mengatakan itu," ujar Panji dikutip dari program Kick Andy, Rabu, 28 Juni 2023.
Panji mengklaim dirinya sebagai pengusaha, dia juga sering melakukan impor barang dari negara China.
"Saya kecil-kecil juga pengusaha, karena di Indonesia tidak ada barangnya, kemudian saya sering impor ke negeri China," ucapnya.
Pimpinan Pondok Pesantren Al Zaytun, Indramayu, Panji Gumilang
- wikipedia
Setelah melakukan impor barang, kata dia, direktur utama dari perusahaan yang diimpor Panji datang ke Indonesia. Dia mengaku bertemu dengan direktur utama itu.
"Kemudian sekian bulan lamanya, direktur utama mereka mengecek. Datang ke tempat kita, setelah itu ngobrol, nah ini kelemahan saya kok saya nanya agama. Tapi saya ingin tahu, saya meneliti China kok bisa maju cepat," ucap dia.
Lantas, Panji menanyakan soal agama ke direktur utama perusahaan tersebut. Direktur utama itu mengaku komunis. Panji juga mengaku dirinya hanya mengutip kata 'Komunis' dari direktur utama perusahaan tersebut.
"Nah, itu saya ceritakan kepada anak didik saya. Itu acaranya di bimbingan pada anak-anak. (Mengutip) ungkapan mereka itu, bukan (menyebut diri saya komunis). Saya hanya menirukan orang itu yang direktur utama itu ditanyakan agama, mengatakan saya komunis," ucap dia.
Menurut Panji, pernyataannya dipenggal oleh pihak tidak bertanggungjawab dan hanya meninggalkan kata-kata 'Saya komunis'.
"(Kata-kata saya) dipenggal di depannya, dipenggal di belakangnya, tinggal 'saya komunis'. Itu dijadikan dasar pemikiran orang yang mengatakan pimpinan MUI," pungkasnya.
Jelang Pencoblosan Pilkada Serentak, MUI Ingatkan Masyarakat Pilih Pemimpin Hukumnya Wajib
Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengingatkan umat Islam jika memilih pemimpin hukumnya wajib.
