Telepon PJ Gubernur DKI Sampaikan Keluhan Warga, Ganjar Dicap Sabotase Wewenang Jokowi
- VIVA/Ilham
Jakarta – Pengamat politik dari Universitas Al Azhar Indonesia, Ujang Komaruddin menyebut tak tepat tindakan yang dilakukan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo yang menghubungi Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi, menyampaikan keluhan warga Tanjung Priok, Jakarta Utara. Tindakan Ganjar dinilai menyabotase kewenangan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
“Itu yang menjadi kritikan publik kepada Ganjar, bahwa menelepon memerintah Heru adalah kurang tepat kurang cocok dilakukan oleh seorang Ganjar apalagi kalau dia memposisikan diri sebagai calon presiden. Karena sejatinya hal itu mestinya dilakukan oleh Jokowi seorang presiden, bukan seorang capres. Jadi tentu itu tidak elok dan tidak cocok ya,” kata Ujang kepada awak media, Senin, 26 Juni 2023.
Seharusnya, lanjut Ujang, jika memang ingin menyampaikan sesuatu aspirasi sesama Kepala Daerah, Ganjar harus mengirimkan surat resmi. Bukan justru menghubungi langsung seperti itu.
Ganjar Pranowo Blusukan, Didampingi Sekretaris PDIP Jakarta Utara
- PDI Perjuangan
“Mestinya ya Ganjar kalau lebih elegan mengirim surat bahwa secara resmi ada aspirasi dari masyarakat yang bisa disampaikan kepada Heru, bukan berarti dia orang partai, kalau memerintah PJ Gubernur, itu menjadi salah kaprah,” kata Ujang.
Apalagi, kata Ujang, di Jawa Tengah juga masih banyak masalah. Jadi tidak seharusnya Ganjar yang memiliki tanggungjawab di Jawa Tengah justu lebih mengurusi daerah lain.
“Ganjar juga seorang Gubernur apalagi di Jawa Tengah juga kan tidak sedikit masalah, banyak persoalan juga yang harus diselesaikan dituntaskan oleh Ganjar. Jadi saya melihatnya mestinya Ganjar tidak melakukan itu. Proporsional saja dia dalam konteks melalukan blusukan kepada warga Jakarta, bukan untuk telepon sana-sini Heru untuk menunjukkan power yang kuat. Itu tidak bagus dalam konteks bernegara,” ujarnya.
Oleh karena itu, Ujang menambahkan, sejatinya Ganjar paling bagus urus Jateng dengan baik, khususnya masalah kemiskinan. Sehingga publik bisa menilai Ganjar dengan objektif.
Bukan mencari-cari persoalan di daerah lain, telepon PJ Gubernur DKI Jakarta sehingga seolah-olah PJ Gubernur DKI Jakarta itu bawahannya, padahal bukan. Kita harus sama-sama menjaga jalannya pemerintahan ini dengan baik. Kalau Ganjar blusukan melakukan perintah, melakukan tindakan seperti itu itu namanya kebablasan,” imbuhnya.
Sementara itu, Bendahara Umum (Bendum) DPP Partai Nasdem Ahmad Sahroni justru mendukung langkah Ganjar Pranowo yang menyampaikan keluhan warga Tanjung Priok, Jakarta Utara ke Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi.
"Saya sebagai legislator Tanjung Priok sangat berterima kasih pada Pak Ganjar. Saya pikir yang dilakukan pak Ganjar wajar dan bagus-bagus saja," kata Sahroni kepada wartawan, Senin, 26 Juni 2023.
Menurut Sahroni, setiap warga negara berhak menyampaikan keluhan dan kritik terhadap pemerintah.
"Siapapun warga negara berhak memberi kritik dan saran kepada pemerintah. Kemarin pak Ganjar posisinya adalah sebagai warga masyarakat biasa yang concern, dan kebetulan punya akses ke Gubernur DKI," kata dia.
Pimpinan Komisi III DPR itu mengatakan, dirinya tidak ambil pusing jika itu memang dilakukan gubernur Jawa Tengah tersebut untuk pencitraannya.
"Menurut saya, mau tulus mau pencitraan, mau offside atau tidak, kalau yang dilakukan ujung-ujungnya memberi manfaat, ya bagus dan harus kita dukung," kata Sahroni.
