IPW Kritik Penetapan Tersangka ke Nenek yang Urus Tanah Warisan di Makassar
- VIVA/Edwin Firdaus
Jakarta – Dukungan pemberian perlindungan hukum terhadap Anny Anna Maria yang ditetapkan sebagai tersangka oleh Polrestabes Makassar dalam kasus pemalsuan sertifikat tanah terus mengalir.
Setelah Anny mengadu ke Kementerian Politik Hukum dan Keamanan (Kemenkopohukam) di Jakarta beberapa waktu lalu, sejumlah pihak turut menilai jika penetapan Anny sebagai tersangka itu janggal.
Tersangka kasus Pemalsuan sertifikat tanah datangi Kemenko Polhukam
- Dok. Istimewa
Indonesia Police Watch (IPW) salah satu yang menyebut jika penetapan Anny Anna Maria sebagai tersangka itu tidak dapat dilakukan. Seharusnya, Anny yang merupakan korban dalam perkara tersebut tidak dapat berhadapan dengan hukum pidana.
"IPW melihat penetapan status tersangka ini agak janggal. Karena yang dipermasalahkan adalah sertifikat tahun 64 dan yang ditersangkakan adalah orang yang waktu itu, Anny waktu itu belum cukup dewasa menurut saya ya. Jadi bukan orang yang melakukan pemalsuan," kata Ketua IPW Sugeng Teguh Santoso kepada wartawan, Minggu 25 Juni 2023
Belum lagi, kata Sugeng, masalah atau objek hukum yang dipermasalahkan dalam perkara ini hingga menyeret Anny menjadi tersangka merupakan sertifikat tahun 1964, maka seharusnya kasus ini sudah kedaluwarsa.
Maka pengusutan kasus melalui tindak pidana seharusnya tidak dapat dilakukan, menurut Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang berlaku.
"Jadi lebih tepat kasus ini adalah kasus soal sengketa keperdataan terkait kepemilikan. Harus diselesaikan dulu kasus kepemilikannya melalui gugatan perdata atau pendapat dari BPN," tambah dia.
Sugeng juga menyinggung Pasal 81 KUHP yang mengatur tentang Prejudicieel Geschil atau masalah hukum (biasanya perdata) yang harus dipecahkan dahulu sebelum dapat mulai mengadili pokok perkara.
Dalam kasus ini, diduga terdapat sengketa kepemilikan tanah antara para pihak seharunya kasus pidananya ditangguhkan terlebih dahulu sampai ada kejelasan tentang kepemilikan itu.
Untuk menindaklanjuti kasus ini Sugeng merekomendasikan agar Polri dapat melakukan gelar perkara khusus. Khususnya, kata dia, penelaahan lebih lanjut oleh BIro Wasidik Bareskrim Polri.
"Untuk memberi petunjuk atau mensupervisi penanganan kasus ini," tandas dia.
Sebelumnya, Anny bersama kuasa hukumnya Upe Taufani Mokoagow telah meminta perlindungan hukum atas dugaan ketidakprofesionalan penyidik Satreskrim Polrestabes Makassar, Sulawesi Selatan (Sulsel) ke Kemenkopolhukam.
Ilustrasi sertifikat tanah.
- U-Report
Anny ditetapkan sebagai tersangka sejak Rabu 14 Juni 2023 lalu atas laporan yang dibuat oleh Iwan Kurniawan Hamid. Anny sendiri telah menegaskan bahwa tanah seluas 3.200 meter persegi itu merupakan milik orangtuanya. Ia menegaskan akan memperjuangkan hak orangtuanya tersebut.
"Saya pikir, saya harus cari keadilan. Biar kondisi saya begini (sakit), saya mesti perjuangkan hak orang tua saya punya. Saya dibilang palsukan surat, di mana letaknya saya palsukan surat?" ucapnya.
MK Putuskan KPK Berwenang Usut Korupsi Militer, Nurul Ghufron Bilang Begini
Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan KPK berwenang mengusut kasus korupsi militer hingga adanya keputusan tetap atau inkrah.
