Sandiaga Uno Tak Bisa Hadir di Acara Puncak Bulan Bung Karno, Begini Respons PDIP
- dok Humas PDIP
Jakarta – Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Uno sempat meminta maaf karena tak bisa hadir dalam acara puncak Bulan Bung Karno di Stadion GBK, Senayan, Jakarta Pusat. Kemudian, hal itupun langsung direspons oleh PDI Perjuangan.
"Beberapa petinggi partai memang sudah di undang, ada yang berhalangan karena sedang menjalankan ibadah haji, dan kemudian nanti kita lihat beliau-beliau yang hadir dan ini menunjukkan bagaimana PDI Perjuangan itu mengedepankan semangat gotong royong," kata Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiantobdu stadion GBK, Jakarta Pusat, Sabtu 24 Juni 2023.
Kemudian, Hasto menyebutkan bahwa tidak mempermasalahkan ketidakhadiran Sandiaga Uno di acara puncak itu. Pasalnya, memang ada sejumlah petinggi yang masih harus menjalankan tugas negara hingga menunaikan ibadah haji.
Sandiaga Uno Menjadi Kader PPP
- VIVA/M Ali Wafa
"Ya tadi kan saya tegaskan bahwa banyak yang sedang menjalankan ibadah haji, kemudian ada tugas-tugas negara," kata Hasto.
"Karena apapun meskipun ini hari Sabtu, menteri-menteri dalam kabinet presiden Jokowi ini kan terus bekerja tanpa melihat hari libur sehingga juga banyak yang sudah punya agenda di daerah-daerah," lanjutnya.
Hasto pun menjelaskan bahwa acara puncak Bulan Bung Karno ini merupakan acara puncak konsolidasi partai politik. Ia mengajak kepada seluruh kader partai untuk komitmen dengan mengepalkan tangan.
"Tapi intinya ini adalah acara konsolidasi partai di dalam puncak peringatan bulan bung Karno. Kita teguhkan komitmen kepalkan tangan persatuan untuk Indonesia raya sebagaimana disampaikan mas Prananda Prabowo," ucap dia.
Diketahui, Sandiaga Uno meminta maaf kepada PDI Perjuangan tak bisa hadir di acara Puncak Bulan Bung Karno karena dirinya tengah berada di Arab Saudi untuk menunaikan ibadah haji.
Deddy PDIP Marah, Prabowo Diperlakukan Tak Pantas Buat Dukung Kandidat Pilkada
Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP) Bidang Pemenangan Pemilu Eksekutif Deddy Yevri Sitorus menyebut urusan hukum dan politik di Indonesia belakangan mengalami kerusakan.
