Polri Buka Suara Soal Dugaan Penyimpangan Pondok Pesantren Al Zaytun

Kepala Bagian Penerangan Umum Divisi Humas Polri, Kombes Ahmad Ramadhan
Sumber :
  • VIVA / Ahmad Farhan

JakartaKepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri, Brigadir Jenderal Ahmad Ramadhan buka suara soal dugaan penyimpangan di Pondok Pesantren (Ponpes) Al Zaytun, Jawa Barat.

Polri Berhasil Ringkus Pengendali Pabrik Narkoba di Bali

Menurut dia, kepolisian harus mengecek terlebih dahulu terkait pondok pesantren tersebut. “Kita harus melihat apakah ada pelanggaran pidana di situ. Ini masalahnya kita harus lihat pondok itu ya,” kata Ramadhan di Mabes Polri pada Kamis, 23 Juni 2023.

Maka dari itu, Ramadhan belum bisa menjelaskan secara detail terkait dugaan penyimpangan di Pondok Pesantren Al Zaytun. “Nanti kita tanyakan dulu,” ujarnya.

Polres Tangerang Minta Masyarakat Lapor Bila ingin Gelar Pesta Kembang Api Tahun Baru 2025

Pintu masuk pondok pesantren Al Zaytun.

Photo :
  • tvOne/Opi Riharjo.

Sebelumnya diberitakan, Wakil Presiden RI, Ma’ruf Amin buka suara soal dugaan penyimpangan di Pondok Pesantren (Ponpes) Al Zaytun, Jawa Barat. Menurut dia, pemerintah akan melakukan kajian-kajian terlebih dulu terhadap keberadaan pondok pesantren tersebut.

Apel Operasi Lilin Setelah Pilkada, Polresta Tangerang Antisipasi Gangguan Saat Natal

Bahkan, Ma’ruf Amin memerintahkan Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD, serta Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas alias Gus Yaqut untuk turun tangan langsung terkait Pesantren Al Zaytun ini.

“Tentu akan ada rapat koordinasi di pihak Menko Polhukam dan juga Kementerian Agama, saya minta untuk ditindaklajuti,” kata Ma’ruf dikutip pada Rabu, 21 Juni 2023.

Ia mengatakan pemerintah tentu akan meminta pandangan-pandangan dari berbagai kalangan organisasi masyarakat Islam, seperti Nahdlatul Ulama (NU) dan lainnya.

“Saya kira nanti kalau sudah pandangan-pandangan, saya dengar dari NU Jawa Barat, Persis, dari MUI, nanti saya minta nanti untuk dikoordinasikan di tingkat Menko Polhukam untuk membahas langkah apa yang akan kita ambil,” ujarnya.

Halaman Selanjutnya
Halaman Selanjutnya