Menkumham Yasonna Laoly Ingatkan Perubahan Iklim Berpotensi Ancam HAM
- Humas Kemenkumham
Jakarta – Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Hamonangan Laoly, menyebut perubahan iklim menjadi salah satu isu yang sangat penting dalam konteks hak asasi manusia (HAM). Perubahan iklim tidak hanya menimbulkan ancaman fisik tetapi juga berpotensi mengancam HAM.
“Perubahan iklim dan manajemen bencana adalah isu yang membutuhkan tindakan kolektif dan sejalan dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia,” kata Yasonna dalam Workshop bertajuk “Pengarusutamaan Hak Asasi Manusia dalam Adaptasi Perubahan Iklim dan Manajemen Bencana” yang digelar di Hotel Borobudur, Jakarta, Selasa, 20 Juni 2023.
Yasonna meyakini, kolaborasi seluruh pemangku kepentingan sangat penting dalam merespons perubahan iklim dan bencana. Karena itu, dia mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk lebih peduli terhadap perubahan iklim dan manajemen bencana.
Adaptasi Pangan Masyarakat Pesisir Terhadap Perubahan Iklim
- VIVA.co.id/Dhana Kencana
“Hanya melalui kerja sama yang solid dan terkoordinasi kita dapat mengatasi tantangan ini dan melindungi hak asasi manusia bagi semua orang, termasuk generasi mendatang,” ujarnya.
Peran sektor swasta terhadap tanggung jawab perlindungan HAM dalam konteks perubahan iklim, menurutnya, merupakan hal yang krusial. Perusahaan-perusahaan harus mengambil tanggung jawab sosial dan lingkungan dengan mengurangi emisi karbon, menerapkan praktik bisnis berkelanjutan, dan menghormati hak-hak masyarakat lokal di area operasional.
“Kita harus bertindak sekarang untuk mencegah dampak yang lebih buruk di masa depan, sambil tetap memastikan bahwa hak-hak dasar manusia tetap dihormati, dilindungi, dan dipenuhi,” kata Yasonna.
Untuk mendorong peningkatan kesadaran sektor swasta terhadap HAM, klaim Yasonna, pemerintah melalui Kementerian Hukum dan HAM bersama kementerian dan lembaga terkait tengah mematangkan Strategi Nasional Bisnis dan HAM.
Tanam Bakau Cegah Pemanasan Global
- VIVAnews/Tri Saputro
“Bersamaan dengan penyusunan Strategi Nasional Bisnis dan HAM, kami juga telah memiliki aplikasi Prisma. Melalui aplikasi berbasis website ini, kami ingin membantu pelaku usaha dalam menganalisis potensi risiko dugaan pelanggaran HAM yang disebabkan kegiatan bisnisnya,” ujarnya.
