LSI Denny JA: Airlangga Hartarto Berpeluang Jadi Cawapres Prabowo Subianto
- Istimewa
Jakarta – Pendaftaran calon presiden (Capres) dan calon wakil presiden (Cawapres) masih beberapa bulan ke depan. Artinya, siapapun masih bisa menjadi pasangan di bursa Pemilihan Presiden (Pilpres) tahun 2024.
Saat ini sudah ada koalisi partai yang mengusung sejumlah nama untuk maju di Pilpres 2024. Pertama, koalisi PDIP yang didukung PPP yang mengusung Ganjar Pranowo. Kedua, koalisi Partai Gerindra dan PKB yang kemungkinan besar mengusung Prabowo Subianto. Ketiga, Koalisi Perubahan untuk Persatuan yang berisi Partai NasDem, Partai Demokrat dan PKS yang mengusung Anies Baswedan.
Peneliti LSI Denny JA, Adjie Alfaraby, menyebutkan, Partai Golkar yang merupakan partai terbesar kedua dapat memanfaatkan peluang dari para koalisi yang sudah mengusung capres masing-masing. Ada beberapa pilihan yang bisa dimaksimalkan Partai Golkar di pentas Pilpres 2024.
Ilustrasi surat suara di pemilu
- vstory
Pertama, Partai Golkar menawarkan Airlangga Hartarto sebagai cawapres pendamping Prabowo Subianto. Airlangga akan bersaing keras dengan Erick Thohir dan kandidat cawapres lainnya, namun perlu disepakati oleh Muhaimin Iskandar.
Kedua, Partai Golkar menjadi poros keempat dalam Pilpres 2024 dengan menggandeng PAN. Dalam poros keempat ini, Airlangga Hartarto sebagai capres dan Zulkifli Hasan sebagai cawapres.
Dia mengatakan, poros keempat masih mungkin terjadi jika PAN gagal mempromosikan Erick Thohir sebagai cawapres Ganjar Pranowo atau Prabowo Subianto dan Airlangga Hartarto gagal jadi cawapres siapapun.
“Tapi bukankah poros keempat ini akan dikalahkan? Itu sudah diperhitungkan dengan harapan Pilpres 2024 berlangsung dua putaran. Walau kalah di putaran pertama, poros keempat akan ikut yang potensial menang di putaran kedua. Mereka tetap bisa ikut perahu pasangan capres lain di putaran kedua,” ujar Adjie Alfaraby kepada wartawan, Senin, 19 Juni 2023.
Selanjutnya, nama Airlangga Hartarto jika tak menjadi capres atau cawapres, namun akan tetap memperoleh posisi penting dalam kabinet capres terpilih seperti posisi Luhut Binsar Panjaitan di era Presiden Jokowi.
“Kelebihan Airlangga Hartarto membawa Partai Golkar, pengalaman di pemerintahan, sumber dana, dan kekuatan yang jarang dimiliki cawapres lain,” ujarnya.
Adji menuturkan, PDIP sudah memiliki dukungan cukup untuk mencalonkan pasangan capres dan cawapres. Dalam tradisinya, PDIP cenderung memilih cawapres dari tokoh NU yang merepresentasikan Islam. Namun, cawapres Ganjar Pranowo sepenuhnya tergantung pada Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri.
Nama-nama yang beredar di antaranya Menko Polhukam, Mahfud MD; Gubernur Jawa Timur sekaligus Ketua Umum Muslimat NU, Khofifah Indar Parawansa; dan mantan Ketua Umum PBNU, Said Aqil Siradj. Di luar nama tersebut, masih ada nama yang bisa dipertimbangkan untuk mengisi posisi cawapres Ganjar, seperti Sandiaga Uno yang sudah direkomendasikan oleh PPP.
Bagi Koalisi Perubahan, kata Adji, posisi cawapres Anies Baswedan yang dipilih adalah untuk menjaga agar Partai Nasdem, PKS, dan Partai Demokrat tidak pecah. Nama cawapres yang beredar adalah Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), Khofifah Indar Parawansa atau tokoh lainnya yang bisa diterima oleh semua partai Koalisi Perubahan.
Sedangkan, koalisi pendukung Prabowo Subianto memiliki persoalan sendiri. Sebab, Prabowo tetap perlu cawapres dari partai yang membawa tiket.
Adjie menyebutkan, Prabowo Subianto bisa menggandeng Airlangga Hartarto yang menjadi pemegang tiket Partai Golkar. Selain itu, Prabowo juga bisa menggandeng Menteri BUMN, Erick Thohir, yang membawa dukungan PAN, atau Ketua Umum PKB, Muhaimin Iskandar, yang juga membawa tiket dan paling awal bersama Prabowo.
Riset terbaru LSI Denny JA dilaksanakan pada 30 Mei hingga 12 Juni 2023. LSI Denny JA melakukan survei tatap muka (face to face interview) dengan menggunakan kuesioner kepada 1.200 responden di seluruh Indonesia dengan margin of error 2,9 persen.
Selain survei dengan metode kuantitatif, LSI Denny JA juga memperkaya informasi dan analisa dengan metode kualitatif, seperti analisis media, in-depth interview, expert judgement dan focus group discussion.
Cak Imin Sebut Presiden Prabowo Ingin Penyelenggaraan Pilkada Dievaluasi Tuntas
Cak Imin mengatakan bahwa Presiden Prabowo Subianto setuju apabila penyelenggaraan Pilkada Serentak 2024 dievaluasi tuntas karena marak praktik politik uang.
