Kasus Kebocoran Dokumen Kementerian ESDM Disebut Naik Penyidikan, tapi Belum Ada Tersangka
- vivanews/Andry
Jakarta - Laporan kasus kebocoran dokumen dugaan korupsi di lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) disebut telah naik penyidikan.
Hal itu diungkap pelapor kasus ini yaitu Wakil Ketua LP3HI, Kurniawan Adi Nugroho. Adapun laporan dibuat di Polda Metro Jaya. Kata Kurniawan, dia sudah diperiksa penyidik Polda Metro Jaya.
"Iya (sudah naik penyidikan), saya dapat informasi itu saat memenuhi panggilan penyidik Polda hari Selasa 13 Juni 2023 yang lalu," ucap dia kepada wartawan, Senin 19 Juni 2023.
Gedung Kementerian ESDM
- vivanews/Andry Daud
Kurniawan mengungkap informasi ada 16 laporan yang masuk ke Polda Metro Jaya. Tapi, laporan dijadikan satu berkas lantaran sama substansinya. Walau telah naik penyidikan, Kurniawan mengaku belum ada tersangka dalam laporannya itu.
"Tapi memang belum ada tersangka dalam sprindik itu. Masih dalam proses sidik. Apakah perbuatan itu langsung dilakukan oleh Ketua KPK seperti video yang beredar di medsos beberapa bulan lalu, ataukah ada pihak internal KPK yang lain sebagai pelakunya, kita lihat perkembangan penyidikan," kata dia.
Kurniawan mempercayakan kasus ini ke penyidik Polda Metro Jaya. Sebab, kasus ini dinilai berdampak pada kerugian negara.
"Kami yakin penyidik polda mampu bertindak profesional dlm menuntaskan perkara. Mengingat tindak pidana yang disidik kpk adalah perkara serius dan merugikan negara, yang hingga saat ini tidak jelas arah penanganannya, bahkan sebagai akibat dari bocornya hasil penyelidikan KPK tersebut, sangat mungkin para calon tersangka sudah menghilangkan barang buktinya," katanya.
Sebelumnya, beredar sebuah video yang disebut memperlihatkan pelaksana harian (Plh) Direktur Jenderal Mineral dan Batubara (Dirjen Minerba), Idris Froyoto Sihite.
Dalam video itu, Sihite mengaku mendapatkan dokumen terkait penyelidikan dari Menteri ESDM Arifin Tasrif yang berasal dari Firli Bahuri.
10 Tahanan KPK Ikut Nyoblos Pilgub Jakarta 2024, Siapa Saja?
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tetap memberikan hak suara kepada para tahanan kasus korupsi di Pilkada 2024.
