Mahfud Minta Pengembangan Jaringan Komunikasi di Pulau Kecil Terluar Terus Dilanjutkan
- VIVA/Ilham Rahmat
Jakarta -- Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD menjelaskan, pembangunan dan pengembangan akses telekomunikasi ke daerah pedalaman dan Pulau-Pulau Kecil Terluar (PPKT) terus berjalan semaksimal mungkin.
Hal itu diungkapkan Mahfud usai rapat Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) dalam memulai sejumlah rangkaian kegiatan pencanangan Gerakan Pembangunan Terpadu Perbatasan (Gerbangdutas) Tahun 2023 bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) di Kantor Gubernur Maluku, Kota Ambon, Maluku.
"Pembangunan akan dilaksanakan semaksimal atau secepat mungkin," ujar Mahfud selaku Ketua Pengarah BNPP kepada wartawan, Kamis, 15 Juni 2023.
Menko Polhukam Mahfud MD saat rapat dengan Komisi III DPR
- VIVA/M Ali Wafa
Mahfud yang saat ini juga menjabat sebagai Pelaksana Tugas Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) itu mengatakan, sebagai program jangka menengah, telah dipersiapkan Satelit Republik Indonesia (Satria-1) yang bakal diluncurkan pada 19 Juni 2023) waktu Indonesia, di Cape Canaveral, Florida, Amerika Serikat (AS).
Nantinya, Satria-1 akan melayani jaringan-jaringan untuk pelayanan publik di daerah terpencil seperti sekolah, rumah sakit, kantor TNI, kantor polisi dan sejumlah instansi lainnya. "Satria-1 akan segera beroperasi paling lambat Januari 2024," ucap dia.
Mahfud menambahkan, pihaknya belum bisa memastikan apakah ada kasus dugaan korupsi pembangunan base transceiver station (BTS) 4G dan infrastruktur pendukung Bakti Kementerian Komunikasi dan Informatika 2020-2022, yang terdapat pada kawasan perbatasan.
Secara yuridis, menurut Mahfud, berdasarkan temuan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), tower yang disediakan yang telah berhasil diselesaikan dari Rp10 triliun yang dikeluarkan, ternyata yang tersedia barangnya hanya bernilai Rp2 triliun. Menurutnya, pemeriksaan kasus korupsi masih terus berjalan di Kejagung.
"Diduga dan sekarang sudah diperiksa berdasarkan hasil pemeriksaan BPKP 8,2 triliun dikorupsi. Berdasarkan perkembangan terakhir memang ada tower-tower yang sudah siap cuma ketika diperiksa BPKP, itu jaringan belum disambungkan," kata Mahfud.
"Saya tak tahu apakah di tempat saudara itu apakah BTS 4G yang jadi program atau yang termasuk. Kalau termasuk, apakah barangnya ada atau tinggal disambung saja barangnya?," ujarnya lagi.
Kemendag Rilis Aturan Baru soal Perdagangan Antarpulau, Pelaku Usaha Diwajibkan Lakukan Ini
Kementerian Perdagangan berupaya meningkatkan tata kelola perdagangan antarpulau dan pengawasan distribusi barang.
