Komisi Yudisial Ikut Awasi Praperadilan Tersangka Sekretaris MA Hasbi Hasan

Gedung Komisi Yudisial
Sumber :
  • VIVA/Rahmat Fatahillah Ilham

Jakarta --Komisi Yudisial (KY) memastikan ikut memonitor sidang praperadilan yang diajukan oleh Sekretaris Mahkamah Agung (MA) Hasbi Hasan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, atas penetapan tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). 

Gugatan Praperadilan Hakim Vonis Bebas Ronald Tannur Ditolak, Begini Alasannya

Langkah tersebut menyusul tingginya atensi publik mengenai pengungkapan skandal mafia hukum saat ini.

“KY akan melakukan pemantauan terhadap persidangan praperadilan (Hasbi Hasan) ini. Persidangan kemarin ditunda, jadi akan kembali dipantau pada agenda sidang berikutnya,” kata Juru Bicara KY Miko Ginting kepada wartawan, Rabu, 14 Juni 2023.

KPK Buka-bukaan soal Pemeriksaan Eks Menkumham Yasonna Laoly terkait Kasus Harun Masiku

Sekretaris Mahkamah Agung Hasbi Hasan

Photo :
  • VIVA/Zendy Pradana

Seharusnya, sidang praperadilan tersangka Hasbi Hasan mulai digelar Senin, 12 Juni 2023. Namun ditunda lantaran tim KPK tidak hadir. Alhasil, hakim tunggal PN Jakarta Selatan Alimin Ribut Sujono menunda sidang Praperadilan Hasbi Hasan hingga Senin, 19 Juni 2023. Penundaan itu berdasarkan permintaan dari KPK.

Terkuak, Ini Lokasi Suap Tiga Eks Hakim PN Surabaya Terkait Vonis Bebas Ronald Tannur

Hasbi mengajukan praperadilan atas status tersangka yang ditetapkan oleh KPK. Ia dijerat sebagai tersangka penerima suap dugaan pengurusan perkara di MA.

Selain Hasbi, KPK juga menetapkan mantan Komisaris Independen Wijaya Karya (Wika) Beton Dadan Tri Yudianto sebagai tersangka. Dadan sudah ditahan KPK dan juga mengajukan praperadilan.

KPK mengungkapkan dugaan aliran uang Rp11,2 miliar ke Hasbi dan Dadan terkait pengurusan perkara Budiman Gandi Suparman selaku Pengurus Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Intidana. Dari jumlah itu, Hasbi menerima sebagian uang.

Sebelumnya, mantan Wamenkumham era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Denny Indrayana mencium gelagat untuk perebutan Partai Demokrat melalui pemenangan Peninjauan Kembali KSP, Moeldoko di MA.

Denny mengaku mendapatkan informasi jika PK Moeldoko di MA sudah diatur siasat menangnya. Artinya kepengurusan PD yang sah adalah versi Moeldoko.

Menurut Denny, ada advokat yang dihubungi para tersangka korupsi yang sedang berkasus di KPK. Para terduga mafia kasus di MA itu mengatakan, mereka dijanjikan dibantu kasusnya dengan syarat memenangkan PK Moeldoko di MA.

“Dalam podcast kami bersama Bambang Widjojanto, Novel Baswedan mengatakan tidak ditahannya Sekretaris MA Hasbi Hasan adalah indikasi kuat, adanya upaya pengaturan tukar guling perkaranya di KPK, dengan pemenangan PK Moeldoko di MA,” kata Denny dalam keterangannya, Rabu 31 Mei 2023.

Halaman Selanjutnya
Halaman Selanjutnya