Muhadjir Effendy hingga Mahfud MD Hadiri Rapat di Banggar DPR

Gedung MPR, DPR dan DPD. (Foto ilustrasi).
Sumber :
  • vivanews/Andry

Jakarta – Sebanyak empat menteri koordinator (menko) di Kabinet Indonesia Maju menghadiri rapat di Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Jumat, 9 Juni 2023. 

Legislator Dukung Sikap Menkopolkam Tindak Siapapun yang Terlibat Praktik Judi Online

Empat menteri tersebut antara lain, Menko Polhukam Mahfud MD, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menko Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan dan Menko PMK Muhadjir Effendy. Rapat dipimpin langsung Ketua Banggar Said Abdullah.

Said mengatakan, sudah banyak yang dilalui selama masa kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi) selama dua periode atau hampir 10 tahun. Tahun 2024, menjadi pergantian masa kepemimpinan Jokowi ke sosok presiden lainnya.

DPR Gelar Fit and Proper Capim KPK Pekan Depan, ICW Ingatkan Ini

Selama masa pemerintahan, Jokowi menargetkan angka kemiskinan di Indonesia menurun. Ada koordinasi antara Menko PMK dan Menko Perekonomian yang dibutuhkan untuk mengentaskan masalah kemiskinan ini. 

Ketua

Photo :
  • 1484450
Jelang Fit and Proper Capim KPK, Eks Penyidik Harap DPR Tak Loloskan Figur Mirip Firli Bahuri

"Pemerintah menargetkan pengurangan angka kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem. Ini memerlukan bauran kebijakan antara kementerian dan lembaga di bawah Kementerian PMK dan Kemenko Perekonomian," kata Said.

Tak hanya itu, dalam rapat tersebut Said sempat menyinggung soal Pemilu 2024. Menurut dia, Pemilu harus berjalan dengan demokratis dan tidak ada segregasi sosial yang dapat merusak persatuan bangsa dan negara.

"Penegasan cawe-cawe dalam Pemilu 2024 oleh presiden sebenarnya keinginan beliau memastikan tidak terjadi segregasi sosial yang tajam yang rentan mengoyak persatuan nasional kita, Menko Polhukam memiliki peran penting atas pelaksanaan Pemilu 2024," ujar Said.

Thomas Trikasih Lembong (TTL) saat ditangkap Kejaksaan Agung

DPR Ingatkan Kejagung Jangan Ada Motif Pesanan dalam Kasus Tom Lembong

Belakangan ini banyak masyarakat yang menduga adanya politisasi dalam penanganan kasus korupsi yang menyeret nama Tom Lembong.

img_title
VIVA.co.id
17 November 2024