Luhut Tegaskan Sudah Mundur dari Toba Group: Tidak Ada Bisnis dengan Pemerintah

Jakarta – Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan mengaku telah mengundurkan diri sebagai komisaris utama PT Toba Sejahtra setelah menjabat menteri di kabinet Presiden Joko Widodo. Ia mengklaim tidak pernah mengurusi perusahaan sejak menjadi pembantu Presiden.

Penegasan itu disampaikan Luhut saat bersaksi untuk kasus pencemaran nama baik dengan terdakwa Haris Azhar dan Fatia Maulidyanti kepada dirinya di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Timur (Jaktim), Kamis, 8 Juni 2023. 

"Sebenarnya apa yang disampaikan oleh penanya tadi, itu kemudian berlanjut tahun 2017-2018, setahu saya ibu Nana (CEO Toba Sejahtra) itu sudah memberikan surat resmi mengenai itu bahwa kami sudah tidak terlibat lagi disitu (di PT Toba Sejahtra)," kata Luhut di persidangan. 

"Sejak di pemerintahan, saya mengundurkan diri dari semua kegiatan perusahaan dan saya serahkan sepenuhnya kepada CEO-nya," sambungnya

Penasehat hukum terdakwa Haris Azhar dan Fatia, Asfinawati lantas mempertanyakan soal kepemilikan saham PT Toba Sejahtra, yang menurut penasehat hukum terdakwa, saksi Luhut masih menjadi pemegang saham PT Toba Sejahtra sebanyak 99 persen. 

"(Masih jadi pemegang saham?). Lah iya itu uang saya masa saya enggak pegang," ujar Luhut

Luhut menerangkan selama ini perusahaannnya dipimpin seorang CEO bernama Nana Naiborhu. Ia menegaskan telah mempercayakan semua urusan perusahaan tersebut kepada Nana dan tak ikut campur soal PT Toba Sejahtra.

"Saya tidak pernah tanya, karena saya percaya kepada Ibu Nana sebagai CEO yang profesional, dan Dia yang membuat perusahaan saya sampai hari ini sangat kredibel," tegasnya

Luhut mengaku sejak menjabat menteri di pemerintahan Jokowi, dia telah meminta kepada Nana agar tak lagi melibatkannya dalam kegiatan perusahaan. Selain itu, Luhut juga minta kepada Nana agar perusahaannya tak terlibat bisnis dengan pemerintah.

"Saya sudah beritahu, selama menjabat kamu (Nana) enggak usah mengganggu saya dengan masalah ini dan jangan pernah membuat bisnis di dalam pemerintah," tegasnya

Seperti diketahui, buntut konten video YouTube berjudul 'Ada Lord Luhut dibalik Relasi-Ops Militer Intan Jaya!!! Jenderal BIN juga ada!', Direktur Lokataru Haris Azhar dan Koordinator KontraS Fatia Maulidiyanti dilaporkan Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan ke Polda Metro Jaya.

Keduanya dilaporkan atas kasus pencemaran nama baik. Kasus ini pun berlanjut hingga disidangkan di Pengadilan Negeri Jakarta Timur.

Haris Azhar dan Fatia Maulidiyanti didakwa melakukan pencemaran nama baik terhadap Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan. 

"Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik," kata Jaksa di ruang sidang Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Senin, 3 April 2023.

Nasib Pemberlakuan PPN 12 Persen Dindur, Luhut Pandjaitan Jelaskan Begini

Ketua Dewan Ekonomi Nasional, DEN, Luhut Binsar Panjaitan buka suara terkait kabar diundurnya pemberlakuan Pajak Pertambahan Nilai atau PPN 12 persen pada 1 Januari 2025.

VIVA.co.id

30 November 2024