Sebelum Podcast, Luhut Sebut Haris Azhar Sempat Minta Bantuan Urus Saham Suku di Timika
- VIVA/M Ali Wafa
Jakarta – Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, terdakwa Haris Azhar sempat meminta bantuan untuk mengurus saham untuk suku di Papua.
Hal itu diungkap Luhut saat ditanya Jaksa Penuntut Umum (JPU) soal kedekatakan dirinya dengan Haris Azhar selaku terdakwa kasus pencemaran nama baik terhadap dirinya di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Kamis, 8 Juni 2023.
"Sedekat apa dan intensitas (hubungan) dengan Haris Azhar?" tanya Jaksa.
"Saya sebenarnya sampai hari ini belum mengerti kenapa Haris begitu. Saya bisa tunjukkan WhatsApp dia, bantu urus saham dari suku di Timika yang belum beres. Itu semua baik-baik saja sampai pada saham. Tapi sudahlah, timbullah Agustus tadi, podcast tadi," kata Luhut.
Luhut menjelaskan, dirinya sempat membantu Haris Azhar dengan mengenalkannya kepada anak buahnya dan legal advisor yang mengerti soal saham tersebut. Ia menyebut membantu Haris sesuai dengan koridor hukum, sebab itu bukan merupakan tanggungjawabnya.
"Karena menurut kami bukan tanggung jawab kami, kami sampaikan Pak Lambong, coba dilihat sesuai hukum," tuturnya.
Lebih lanjut, Luhut memaparkan bahwa Haris Azhar bertemu dengan legal advisor hingga bulan Mei 2021. Setelah itu, tepatnya pada bulan Agustus, muncul podcast berjudul 'Lord Luhut'.
Menko
- 1486892
Selain itu, Luhut juga mengungkap bahwa Haris Azhar sempat beberapa kali datang ke kantor dan rumahnya. Banyak hal yang dibicarakan antara dirinya dengan Luhut salah satunya terkait masalah saham.
"Banyak fokus masalah saham ini, masalah hak dari suku yang ada di dekat Timika sana. Saya berempati mengenai ini makanya saya minta tadi staf saya untuk melihat. Tapi tidak segampang itu, saya juga telepon Freeport, Freeport kemudian jawab CEO ini suku mana dulu, karena kita perlu klarifikasi. Banyak sekali suku yang mengklaim mengenai kepemilikan saham," tutur Luhut.
DPR Kaji Penundaan Kenaikan PPN Jadi 12 Persen
Wakil Ketua (Waka) DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad mengatakan pihaknya masih memantau perkembangan rencana pemerintahan yang ingin menaikkan PPN jadi 12 persen pada 2025.
